Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Fraksi-PKS Online: Anggota Pansus Rancangan Undang-undang Antipornografi dan pornoaksi (RUU APP) Djalaluddin al-Syatibi menegaskan, Pansus tidak akan menunda pengesahan RUU tersebut menjadi UU, kendati ada permintaan beberapa pihak agar pembahasan dan pengesahan tidak dilakukan terburu-buru dengan alasan dirugikan dengan pengesahan RUU tersebut.

“Jadi atau tidak disahkan RUU APP pasti ada yang dirugikan. Kalau tidak disahkan juga ada yang dirugikan. Tapi kita akan tetap mensahkan, karena RUU ini sesuai dengan nilai-nilai agama. Tidak hanya Islam, tapi juga agama lain,” kata Djalaluddin, di Jakarta, Senin (6/3).

Ia menambahkan, pornografi ataupun pornoaksi bukanlah seni dan tidak termasuk seni. Alasannya, dalam pornografi adan pornoaksi tidak terkandung nilai-nilai moral, filosofi budaya bangsa, dan agama.

“Saya setuju pornografi itu bukan seni. Itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kita ini kan berdasarkan Ketuhanan, walaupun kita bukan negara agama,” papar aleg PKS asal Jawa Barat.

“Menurut Cak Kandar (seniman asal Surabaya), pornografi itu bukan seni. Dan seni bukan pornografi. Wilayah keduanya berbeda. Mereka yang menolak itu tidak menggunakan akal sehat,” katanya mengutip pendapat Cak Kandar.

Dijelaskannya, setelah mendapat masukan dari berbagai, termasuk dari kalangan lintas agama, mayoritas mendukung pengesahan RUU. “Sekitar 80% mendukung RUU APP disahkan. Mereka yang menolak lebih karena kepentingan bisnis. Mereka takut kehilangan sesuap nasi,” sambung anggota Komisi VIII FPKS.

Menurutnya, dari berbagai informasi disebutkan Indonesia merupakan negara yang lebih liberal dari Amerika Serikat (AS) dalam soal etika atau moral. Di internal Pansus, mayoritas fraksi juga setuju RUU APP disahkan. “Secara institusi hanya fraksi PDIP yang menolak,” ungkapnya.

Alasan penolakan RUU APP oleh beberapa kalangan dengan mengatasnamanakan pariwisata, bukan pendapat mayoritas pelaku pariwisata. “Menteri Budaya dan Pariwisata saja setuju. Demikian juga menteri-menteri lain, termasuk Menhukam dan HAM,” sambung dia.

Soal RUU APP ini akan menjerat orang-orang Papua yang hanya mengenakan pakaian bikini, tutur Djalaluddin, RUU ini tidak ditujukan kepada mereka. “Apa mereka yang menolak RUU APP ingin hidup primitif seperti orang Papua yang masih pakai koteka,” kritiknya. (fud)

Pengirim: Saifuddin Update: 07/03/2006 Oleh: Hartono

Sumber asli: fpks-dpr-ri.com