Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Selasa, 28 Maret 2006

JAKARTA — Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang juga anggota DPR, Khofifah Indar Parawansa, tidak melihat adanya unsur eksploitasi perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP). ‘’Saya sudah baca drafnya dan saya tidak menemukan itu (eksploitasi perempuan),'’ kata Khofifah di Jakarta, kemarin (27/3).

Pihak yang menyebarkan citra eksploitasi perempuan itu, nilai Khofifah, tidak pernah membaca RUU APP. ‘’Ada baiknya kita telaah bersama. Kita pelajari bersama. Draf ini masih awal dan DPR juga masih akan memperbaikinya,'’ katanya.

Bahkan, menurutnya, RUU APP itu justru masih terlalu longgar karena terlalu banyak pengecualian dalam drafnya. Pembuatan RUU ini, katanya, merupakan kebijakan negara untuk mengatur ketertiban sosial masyarakat. Namun, tegasnya, yang terjadi bukanlah pembatasan oleh negara seperti yang selama ini disuarakan sejumlah kelompok.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU), Hasyim Muzadi, meminta pemerintah dan DPR berpihak pada moralitas bangsa dan tidak membiarkan pro kontra berlangsung terus dalam penyusunan RUU APP. ‘’Kita berpihak pada keselamatan masyarakat, utamanya generasi muda,'’ kata Hasyim.

Hasyim menyatakan banyak yang keberatan dengan lahirnya UU APP, terutama industri yang bergerak di bidang pornografi. ‘’Tapi, industri pada umumnya tetap jalan tanpa harus mengorbankan moralitas bangsa,'’ katanya. Misalnya dengan memberikan pengecualian daerah pariwisata maupun hiburan, sehingga tidak merusak yang lain. Menurutnya, tidak logis kalau negara berpihak pada demokrasi dan kebebasan, tapi berujung pada rusaknya generasi muda. Ia menegaskan sekali lagi kalau pro dan kontra masalah ini sama sekali tak terkait dengan agama. Karena semua agama mengecam pornografi.

Sementara itu, Rapat Pleno Panitia Ad Hoc (PAH) III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepakat untuk mendukung proses penyusunan RUU APP. Namun, kata Ketua PAH III DPD, Faisal Mahmud, dukungan ini dengan pengecualian terhadap pasal yang terkait dengan seni dan budaya.

Menurutnya, pasal yang terkait dengan seni dan budaya harus diubah. Sementara 93 pasal di RUU APP diusulkan untuk direduksi karena ada tumpang tindih.

Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo mendukung segera disahkannya RUU APP. ‘’Pertemuan para tokoh alumni Pondok Modern Darussalam Gontor hari ini mendukung penuh dikeluarkannya UU APP karena pornografi dan pornoaksi jelas merusak moral bangsa,'’ kata KH Abdullah Syukri Zarkasyi, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor.
(dwo/dam/ant )

Sumber asli: Republika