Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

DPR mendukung polisi dalam merazia media porno

JAKARTA–Sekitar 200 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), Jumat (10/2) siang, melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden, Jakarta. Mereka menuntut agar Rancangan Undang-undang (RUU) Antipornografi dan Pornoaksi (APP) segera disahkan menjadi undang-undang.

Dalam aksinya, mereka juga menyeru para pedagang koran untuk tidak ikut terlibat dalam proyek merusak moral bangsa Indonesia dengan menjual media pornografi. Unjuk rasa berlangsung dengan tertib.

‘’Kami prihatin atas maraknya sejumlah media cetak yang mengandung unsur pornografi. Maka kami menuntut kepada DPR dan juga pemerintah untuk segera mengesahkan RUU APP,'’ kata Marwan, salah seorang juru bicara aksi. Unjuk rasa FSLDK tidak hanya di Jakarta, juga di 22 kota lain. Sebelumnya, perwakilan mereka bertemu dengan anggota Pansus RUU APP DPR RI. ‘’Kami menerima seluruh seluruh isi dari RUU tersebut dan meminta segera disahkan dan diundangka,'’ ujar Marwan.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), memiliki semangat sama. Ketua BEM UI, Azman, di forum Pansus RUU APP menilai bahwa pornografi dan pornoaksi di Indonesia sudah bukan masalah sepele. ‘’Kehadiran APP untuk melindungi moral rakyat, serta harkat dan martabat perempuan Indonesia. Jangan sampai karena kepentingan pemodal, rela mengorbankan moralitas generasi bangsa ini,'’ Azman.

Sebaliknya, Koalisi LSM Perempuan, menyatakan menolak kehadiran RUU APP. Dalih mereka, substansi RUU tersebut terlalu mengurusi privat perempuan, diskriminasi, dan menimbulkan sentimen SARA (suku, agama ras, dan antargolongan) . Mereka menghendaki agar aturan yang sudah ada, yaitu KUHP dan UU Pers disempurnakan saja, tidak harus membuat aturan khusus. Adanya pro-kontra diakui anggota Pansus APP. Namun dari lebih 50 lembaga yang diundang untuk memberikan masukan, mayoritas mendukung.

Anggota Pansus, Damanhuri dari Fraksi PAN, mengatakan, semangat RUU APP justru untuk mengangkat harkat dan martabat bukan melecehkan perempuan. Sedangkan pasal-pasal di KUHP yang mengatur pornografi belum lengkap dan tidak ada efek jera bagi para pelaku. ‘’Di RUU APP diatur lebih detail sanksi dan nilai denda para pelakunya,'’ katanya.

Ketua Pansus APP, Balkan Kaplale, mengatakan, DPR bersama pemerintah mengagendakan akan merevisi KUHP yang berkandungan lebih dari 700 pasal. Pasal yang akan direvisi termasuk tentang pornografi.

‘’Pembahasan revisi KUHP diperkirakan membutuhkan waktu sampai lima tahun. Oleh karena itu, disepakati setengahnya dari pasal-pasal revisi KUHP akan diserahkan ke RUU APP,'’ ungkap Balkan yang juga anggota Fraksi PDIP.

Seiring pembahasan RUU APP, aparat kepolisian di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, dan Surbaya kini gencar merazia media porno. Sejumlah penerbit sampai pengecer pun menjadi tersangka. Mereka dijerat pasal-pasal antipornografi dalam KUHP. Termasuk menjadi tersangka, artis Anjasmara dan Isabel Yahya karena menjadi model untuk pose ‘’bugil'’ atas nama karya seni.

‘’Maraknya media porno karena aparat hukum tidak mau segera menindak para pemimpin redaksinya,'’ ujar Wakil Ketua Pansus RUU APP, Agung Sasongko. Empat anggota Komisi VIII DPR RI, kemarin datang ke Markas Polda Metro Jaya. Mereka adalah Widad Bujowirnyono, Nadrah Mizahari, Alfidel Jinu, dan Agung Sasongko.
(zam/ant/vie )

Sumber asli: http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=234802&kat_id=6