Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Jakarta -RoL — Ketua Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Din Syamsudin mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas menanggapi terbitnya majalah Playboy yang menimbulkan protes dari masyarakat.

“Pemerintah harus tegas dengan perangkat hukumnya. Ini sudah beberapa hari sejak majalah itu terbit namun belum ada tindakan pemerintah,” katanya sebelum bertemu dengan kandidat presiden Pantai Gading, DR Diaby Musthapa, di kantor PP Muhamadiyah, Jakarta, Jumat.

Ia menyayangkan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil yang mengatakan pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pembredelan terhadap Playboy.”Saya menilai dan memahami kemarahan masyarakat khususnya umat Islam seperti FPI yang kecewa dengan sikap dan langkah pemerintah terkesan lamban, setengah hati dan cenderung tidak mendengar aspirasi rakyat,”katanya.

Meski demikian, lanjut dia, Muhamadiyah tidak mentoleransi tindak kekerasan atas dalil apa pun dan atas nama ap apun.”Saya sudah berpesan kepada FPI agar hati-hati dan jangan terjebak dalam tindakan anarkisme, kekerasan, dan pelanggaran hukum disamping tindakan mereka bisa disusupi” katanya.

Dikatakannya, dengan pemanggilan pimpinan massa FPI itu, penyidik berharap dapat mengetahui siapa yang terlibat dalam pengrusakan kaca bangunan dan melempari polisi dengan batu hingga mengakibatkan satu polisi menderita luka.

Ratusan anggota FPI, Rabu (12/4) melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Mabes Polri dan di depan kantor majalah “Playboy” di Gedung AAF, Jl TB Simatupang sehingga kacanya hancur.Tapi, massa salah sasaran karena yang dirusak hanya bangunan di lantai bawah sedangkan kantor majalah itu terletak di lantai 8.

Saat mengamankan aksi massa di depan gedung AAF itu, satu anggota polisi mengalami luka akibat terkena lemparan batu. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Firman Gani menyatakan, siapa pun yang terlibat dalam pengrusakan akan diproses secara hukum.

Majalah “Playboy” edisi perdana versi bahasa Indonesia telah terbit pekan lalu kendati isinya jauh berbeda dengan majalah yang sama di Amerika Serikat. Kendati foto di majalah itu masih dinilai wajar, namun FPI sejak awal menyatakan menolak dengan tegas.antara/mim

http://republika.co.id/online_detail.asp?id=243597&kat_id=23