Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Pemerintah bukan sekadar menjaga tegaknya hukum. Pemerintah bukan sekadar menjaga keseimbangan aspirasi. Pemerintah bukan sekadar melaksanakan APBN dan mengikuti peraturan perundangan. Pemerintah juga adalah pemandu dan pemberi inspirasi bagi lahir dan wujudnya visi masa depan bangsa. Pemerintah bukan entitas yang pasif-defensif. Ia harus proaktif.

Kita tak melihat sikap proaktif pemerintah dalam menyikapi lahirnya majalah porno Playboy. Ada kegamangan, banci. Pemerintah selalu bersikap normatif dengan berlindung pada kebebasan pers. Pemerintah memang tak bisa melarang penerbitan pers, tapi pemerintah bisa mengemukakan visinya. Sekadar mengemukakan pendapat tanpa memberi perintah dan melakukan langkah represif adalah sah. Itu menunjukkan integritas seseorang. Berkali-kali pejabat berwenang di bidang ini hanya bicara normatif, tanpa pernah mengungkapkan visinya. Menyedihkan.

Yang muncul adalah kesan bahwa pemerintah memang sepikiran dengan penerbit majalah Playboy. Bahkan berkesan melindungi. Padahal atas nama kebebasan untuk memperoleh informasi yang dijamin undang-undang, jika ada yang meminta, mestinya pemerintah berkewajiban memberikan data tentang direksi dan komisaris maupun pemegang saham perusahaan penerbit majalah tersebut. Republika tiga kali meminta data itu ke Departemen Hukum dan HAM secara lisan, dan sekali tertulis, namun semuanya diabaikan. Departemen ini bisa digugat secara hukum atas sikapnya yang menolak membuka pemilik perusahaan tersebut.

Hanya pengusaha bermodal besar yang bisa mendapat franchise untuk mendapatkan hak penerbitan majalah ini. Pemerintah mestinya bisa cukup correct bahwa Playboy bukan sekadar bisnis penerbitan tapi juga merchandise, executive club, bahkan sejumlah bisnis lain yang bisa jadi akan berbenturan dengan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga yang dibiayai dari pajak rakyat dan sebagai pejabat yang makannya dari keringat rakyat sudah selayaknya pemerintah dan pejabatnya cukup amanah untuk meneliti segala kemungkinan ini. Apakah penerbit Playboy Indonesia juga mendapat franchise untuk hal-hal di luar penerbitan, terutama pada bisnis yang bisa melawan hukum Indonesia itu. Pada titik inilah pemerintah mestinya cukup visioner dan bertanggung jawab. Pada titik inilah sejumlah keterhenyakan muncul dari sejumlah negara lain terhadap sikap Indonesia. Mereka paham soal ini.

Pertanyaan kita kemudian apakah mungkin bahwa di balik sikap banci pemerintah tersebut sejatinya ada unsur KKN?

Bahwa dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia ini terdapat beragam aspirasi merupakan hal yang wajar saja. Bahwa dari sebagian aspirasi tersebut ada aspirasi yang aneh juga wajar. Yang tak wajar adalah ketika para petinggi negeri tak cukup bervisi untuk menginspirasi rakyatnya pada capaian para founding fathers negeri ini. Dilihat dari segi apapun kehadiran Playboy tak memberi manfaat apapun. Kelahiran majalah ini hanya menunjukkan bahwa bangsa ini memang benar-benar sakit. Yang menyedihkan para petingginya pun sakitnya lebih parah. Sebuah peradaban tak cukup hanya mengagulkan kebebasan. Mari kita kembali ke jati diri bangsa ini.

http://republika.co.id/kolom_detail.asp?id=243513&kat_id=17