Anti Pornografi

RUU APP BUKAN untuk menyeragamkan budaya,
BUKAN untuk menyeragamkan dalam berpakaian,
BUKAN untuk memaksakan aturan suatu agama.
RUU APP dapat mengangkat suatu kaum/suku yang masih berpakaian / pola hidup
yang tertinggal, dan BUKAN untuk menangkapnya. Kenapa ?
Karena mereka bukan dengan sengaja mempertontonkannya.
Tapi ini merupakan tugas kita untuk menjadikan mereka
lebih beradab dalam era globalisasi ini.

RUU APP ini justru untuk mendefinisikan Pornografi dan Pornoaksi,
karena TIDAK ADA satupun UU yang jelas mendefinisikan pornografi.
RUU APP ini hanya meminta warga negaranya berpakaian secara sopan,
TIDAK untuk memancing birahi lawan jenisnya (baik laki-laki dan perempuan),
TIDAK ada pemaksaan untuk berpakaian model Islami/Arab/Taliban.
RUU APP melindungi kaum perempuan Indonesia dari
pihak-pihak yang justru merendahkan kaum perempuan
dengan dijadikan objek yang laku dijual demi kaum laki-laki hidung belang.
RUU APP melindungi moral anak-anak kita dari bahaya pornografi
demi membangun masa depan bangsa dengan keilmuannya
bukan dengan mempertontonkan tubuhnya atau bahkan melacurkan dirinya.

Janganlah kalian EGOIS karena saat ini
kalian dapat menikmati keindahan tubuh perempuan.
Janganlah kalian EGOIS karena saat ini banyak job order
untuk tampil dan terkenal dengan mempertontonkan tubuh kalian.
Janganlah kalian mengeruk profit dari mempertontonkan tubuh perempuan
yang justru menghinakan/merendahkan kaum perempuan.

Lihatlah masa depan bangsa…
lihatlah masa depan anak-anak bangsa yang masih lucu,
lugu dan mereka sedang giat belajar.
Jangan ganggu dan usik mereka oleh media pornografi.
Jangan hinakan harga diri mereka karena
ibunya/ayahnya mempertontonkan keindahan tubuhnya.



Selamatkan anak-anak kita dari bahaya pornografi !

Thu 20th Apr, 2006, Berita

Marwah Minta Pemakai Koteka Dipertimbangkan

Laporan: Jannes Sibuea

Jakarta, Rakyat Merdeka. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta Pansus Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi mempertimbangkan kondisi sosial kelompok masyarakat tertentu sebelum mengesahkan RUU yang menyita kontroversi tersebut.

Itu ditegaskan salah seorang Ketua ICMI, Marwah Daud Ibrahim kepada wartawan di kantor ICMI di Jalan Warung Jati Timur, siang tadi (Kamis, 20/4).

Marwah menerangkan, untuk daerah tertentu penerapan UU itu nanti tak akan sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya bagi warga Papua.

“Disana kan lelakinya masih pake koteka. UU itu tidak bisa diterapkan di sana,” kata politisi Partai Golkar ini.

Dia juga meminta Pansus memperhatikan peristiwa seni yang memiliki refleksi atau kegiatan erotisme.

“Jadi RUU itu harus disempurnakan sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan diskriminasi bagi kelompok tertentu seperti kaum seniman, perempuan dan pemuka adat,” kata Marwah.

Apabila RUU Porno itu telah disempurnakan, Marwah mendesak agar segera diundangkan. Pasalnya, masalah pornografi makin meresahkan dan menjadi penyakit sosial masyarakat.

”Ini penting dilakukan. Kita tidak ingin generasi bangsa rusak karena pornografi,” tegasnya.

Di samping mendukung RUU Porno, Marwah secara tegas menolak terbitnya majalah Playboy. Sebab kehadiran majalah itu lebih banyak membawa mudharat ketimbang manfaatnya. dry

Sumber asli: rakyatmerdeka.co.id

Comments »

Right Click Here for TrackBack URI

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>


Anti-spam

Catatan:

  • Komentar tidak menggunakan kata-kata yang kotor, bukan spam dan iklan.
  • Moderator berhak mengedit bahkan menghapus setiap komentar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan bersifat mutlak
  • Kami tidak melayani surat-menyurat untuk menanggapi tanggapan Anda di sini.
  • Sekedar mengingatkan, bahwa web blog ini dikhususkan untuk mendukung RUU APP dan prihatin atas bahaya pornografi yang bertebaran di negara kita ini.
  • Selamat berdiskusi!
No Porn