Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Surabaya-RoL– Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa Timur membantah tuduhan bahwa NU telah miring ke kanan, karena NU merespon persoalan Ahmadiyah, RUU APP, dan sejenisnya.

“Saya banyak di-SMS para kiai/ulama, karena ada sekelompok orang yang menuduh NU telah miring ke kanan hanya gara-gara NU mengomentari soal Ahmadiyah, RUU APP,” kata Wakil Rois Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar kepada Antara di Surabaya, Rabu.

Menurut pengasuh Pesantren Miftahussunnah, Kedungtarukan, Surabaya itu, tuduhan tak berdasar itu sesungguhnya merupakan akibat dari sikap NU selama ini yang kurang responsif, cenderung banyak diam, dan dikesankan terlalu kekiri-kirian.”Padahal, sikap responsif NU itu sebenarnya merupakan sikap lurus NU yang tidak ke kanan dan ke kiri, bahkan sikap responsif yang sudah dilupakan NU itu merupakan khittah kelahiran NU yang merespon terhadap kelompok Wahabi yang akan menyelewengkan Islam,” katanya.

Selain itu, katanya, sikap responsif itu juga merupakan wasiat pendiri NU Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari dalam “Qonun Asasi” yang memang sudah lama tidak dikaji, dibaca, dan dibahas anak-anak muda dan intelektual NU sendiri.”Jadi, kalau NU merespon RUU APP bukan berarti NU terlalu miring ke kanan atau NU telah menyerahkan urusan moral kepada negara, tapi NU memang sudah seharusnya merespon persoalan moral masyarakat yang perlu diluruskan,” katanya.

Namun, katanya, respon NU atas RUU APP yang kebetulan menjadi kebijakan negara itu seolah-olah NU menyerahkan persoalan moral kepada negara, padahal sebenarnya hanya kebetulan dan NU sudah selayaknya merespon dengan atau tanpa dengan peran negara.”Bahkan, PWNU Jatim telah mengusulkan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi diubah saja menjadi RUU Pornografi dan Pornoaksi, sebab adanya kalimat ‘anti’ menimbulkan kesan kurang baik. Usulan PWNU Jatim itu agaknya mulai didengar DPR RI dan pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan sikap responsif NU tanpa bias kepentingan apa pun itu bukan berarti NU terpengaruh faham Wahabi yang akan menformalkan syariat (ajaran Islam), melainkan NU berupaya mengembalikan posisi ke jalur semula (khittah).”Kalau ada seseorang mengaku sebagai bagian dari NU ya seharusnya melakukan tabayyun (klarifikasi) lebih dahulu melalui sowan (silaturrahmi) dan bukan dengan menabrak rambu-rambu NU serta menggoyang sendi-sendinya yang mengundang kecurigaan,” katanya.

Senada dengan itu, Wakil Katib Syuriah PBNU KH A Sadid Jauhari menyatakan jika PBNU sekarang dituduh kekanan-kananan, maka PBNU selama ini barangkali sudah kekiri-kirian, sehingga ketika PBNU mencoba akan bersikap lurus justru dianggap miring ke kanan.”Karena itu, kami akan mengadakan pembahasan masalah itu, termasuk kemungkinan menyampaikan teguran tertulis kepada kelompok yang asal menuduh tanpa tabayyun itu,” kata pengasuh Pesantren As-Suniyah Kencong, Jember, Jatim itu. antara/mim

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=244274&kat_id=23