Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Banjarmasin ( Berita ) : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Anang Hairin Noor MPA mengingatkan semua pihak agar dalam memandang Rancangan Undang Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) jangan hanya semata-mata dari segi seni ataupun agama.

“Tetapi dalam persoalan RUU-APP yang kini tengah pembahasan DPR-RI itu harus dilihat secara komprehensif agar kelak perundang-undangan tersebut bisa dioperasionalkan,” ujarnya di ruang kerjanya di Banjarmasin, Selasa (14/03).

Menurut dia, suatu produk perundang-undang yang percuma kalau nantinya seperti Undang-Undang APP tak bisa dioperasionalkan atau diberlakukan secara menyeluruh.

Oleh sebab itu, keberagaman pandangan atau pendapat terhadap RUU-APP yang sekarang menjadi pembicaraan hangat serta ramai diperdebatkan, hendaknya semaksimal mungkin diupayakan agar terakomodir, sehingga undang-undangnya bisa dioperasionalkan dengan baik.

Mengenai pro dan kontra terhadap RUU-APP, Ketua DPRD Kalsel dari Fraksi Partai Golkar (FPG) itu, menyatakan, dapat memaklumi persoalan tersebut karena berkaitan dengan pergaulan sosial.

“Sementara pergaulan sosial itu sendiri terkadang menimbulkan benturan-benturan. Hal tersebut ada indikasi, seperti yang berkaitan dengan hak-hak spiritual,” tandasnya menjawab ANTARA Banjarmasin.

Namun demikian, lanjut wakil rakyat dari FPG tersebut, aturan (UU APP) itu perlu, tapi harus dibicarakan bersama agar terakomodir semua pandangan yang berbeda.

Ketika ditanya, apakah secara spesifik, RUU-APP tersebut sejalan atau bertentangan dengan budaya Banjar yang notabene masyarakatnya terkenal cukup religius, dia berpendapat, hal itu harus jelas pengertian budaya yang dimaksud.

“Kita harus punya kejelasan, budaya mana yang mesti dipertahankan dan yang tak dipertahankan. Kesemua itu dimaksud untuk merajut indahnya suatu bangsa, walaupun berbeda-beda, tapi tetap dalam satu,” ujarnya.

Ia berharap, persoalan RUU-APP jangan sampai menjadi bibit perpecahan masyarakat, tapi sebaliknya dengan keberadaan UU-APP dapat mewujudkan keharmonisan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Karena itu pula hendaknya jangan salah persepsi dalam memandang RUU-APP, seperti adanya anggapan membatasi kaum perempuan, demikian Anang Hairin.

Dalam kesempatan terpisah Dra. Hj.Noor Izatil Hasanah, anggota Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel, berpendapat, RUU-APP salah satu upaya melindungi kaum perempuan dari berbagai bentuk eksploitasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasalnya selama ini ada kesan, kaum perempuan menjadi “pajangan” utama, seperti dalam bentuk gambar ataupun lainnya guna kepentingan bisnis, lanjut anggota Komisi IV DPRD Kalsel dari FPG itu.

Oleh sebab itu, alumnus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin tersebut nampaknya mendukung segera disahkannya RUU-APP guna menghindari atau setidaknya meminimalisir timbulnya dampak negatif di kemnudian hari bagi generasi bangsa.

“Sebaliknya manakala terjadi penolakan terhadap RUU-APP, maka dikhawatirkan bisa mengancam moralitas generasi bangsa, khususnya bagi generasi mendatang,” demikian Zatil. (ant)

Sumber asli: beritasore.com