Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Perang Melawan Pornografi

Semua agama harus bahu-membahu membangun kekuatan moral.

JAKARTA — Perang melawan pornografi merupakan pertempuran antara moral dan kekuatan bisnis. Menurut mantan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt Nathan Setiabudi, saat ini kekuatan moral di Tanah Air masih ompong.

Akibatnya, kekuatan bisnis telah mengalahkan moral. ‘’Meski kalah, semua umat beragama tak boleh menyerah. Semua harus tetap memperjuangkannya,'’ ujar Nathan, kepada Republika, baru-baru ini. Kekalahan moral oleh kekuatan bisnis terjadi saat terbit majalah Playboy. Nathan pun menilai, pengelola Playboy versi Indonesia telah menjadi korban kekuatan bisnis.

Ia mengakui, semua agama menolak segala bentuk pornografi dan porno-aksi. Maka, untuk melawan kekuatan bisnis yang begitu hebat, semua agama perlu bahu-membahu membangun sebuah kekuatan moral. ‘’Umat beragama bisa menyamakan sikapnya lewat satu moral bangsa yang didasarkan Pancasila,'’ tegas Nathan.

Duduk bersama
Ia berharap, Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang sedang digodok Panitia Khusus (Pansus) DPR, harus kukuh berlandaskan pada moral. Nathan mengusulkan, Pansus memberi kesempatan sekali lagi kepada seluruh tokoh agama untuk duduk bersama menyampaikan pertimbangan moralnya dalam mendukung RUU APP. Meski semua agama menolak pornografi, tandas dia, namun wujud pornografi dari setiap agama pasti berbeda. Agar RUU APP berkeadilan, maka setiap tokoh agama menyampaikan pertimbangan moralnya.

‘’Hal itu sangat penting untuk mencegah pengaruh kekuatan bisnis yang mungkin mempengaruhi subtansi RUU APP,'’ tutur Nathan. Ia optimistis, lewat forum tersebut bisa dicapai sebuah kesepakatan bersama terkait subtansi RUU APP yang kini menuai pro dan kontra. Langkah seperti itu pernah dilakukan Asosiasi Pengarang Indonesia pada era 1950-an. ‘’Waktu itu, tokoh seperti Buya Hamka dan perwakilan Kristen mendefinisikan soal bacaan cabul,'’ ungkap Nathan, sambil meminta meminta, RUU APP tak dijadikan komoditas politik.

Secara terpisah, pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Indriarto Seno Adji, berharap, masyarakat yang menyampaikan penolakan terhadap RUU APP tidak menggunakan cara-cara anarkis. Sebab, cara-cara seperti itu termasuk melanggar hukum.

Di pihak lain, Seno menganggap wajar dan sah upaya masyarakat untuk membawa majalah Playboy versi Indonesia ke jalur hukum. Sebelum RUU APP disahkan menjadi UU, bisa menggunakan pasal 282 KUHP tentang delik asusila.

Namun, Indriarto menegaskan, pasal 282 KUHP sangat tergantung pada interpretasi. ‘’Apakah gambar-gambar yang ditampilkan majalah Playboy itu merupakan bentuk asusila atau seni, akan sangat tergantung pada interpretasi pengadilan,'’ katanya.
(hri )

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=245428&kat_id=6