Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Rakyat Merdeka. Pakar hukum Universitas Lambung Mangkurat Samsul Wahidin menegaskan mencari pengertian tentang pornografi yang baku dan dapat diterima seluruh kalangan adalah sesuatu yang sulit. Padahal, pengertian itu sangat dibutuhkan sebagai pembatas ada atau tidak adanya perilaku warga negara yang melanggar hukum.

“Makhluk apakah yang namanya porno itu? Masing-masing orang memiliki arti yang berbeda dalam memaknai porno. Jadi, ketika porno akan dibakukan dalam bahasa hukum, maka menjadi semakin tidak jelas, dan tidak bisa memiliki makna tunggal seperti yang dimaksud dalam RUU itu (RUU Pornografi dan Pornoaksi),” ujarnya dalam seminar di Universitas Islam Kalimantan di Banjarmasin.

Menurut Samsul, cara menentukan sesuatu itu porno atau tidak semestinya disepakati sebagai ranah moral dan agama. Bagi kalangan moralis, pornografi dimaknai sebagai sesuatu yang negatif, jelek, tidak baik, dan bersifat merusak. Karena itu porno harus dilarang.

“Namun, sepertinya ada sesuatu yang tertinggal, bahwa dari pengalaman sepanjang sejarah sampai saat ini hukum senantiasa tidak berhasil atau bahkan gagal mengakomodasikan nilai moral dan agama ke dalam rumusan yang dapat diaplikasikan. Dan, kalaupun rumusan itu bisa dibuat, maka oprasionalnya yang sulit,” jelasnya.

Jadi, lanjut Samsul, ketika RUU Porno disahkan menjadi UU, tidak menjamin yang namanya porno itu dapat dihilangkan dari negeri ini. “Hukum yang mengatur tentang ini bak berada di padang yang sunyi, sepi sendiri kehilangan roh untuk diterapkan di masyarakat,” ujarnya lagi.

Dalam acara sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan menambahkan RUU Porno bukan berada di ruang hampa, melainkan ditujukan untuk masyarakat yang sudah tercemar dan terobsesi untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan kegiatan pornografi dan pornoaksi, untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi bagi diri sendiri atau orang lain. “Oleh karena itu, meski tujuannya baik, akan tetapi gagasan RUU ini tetap mendapat tantangan dan penghadangan dari kelompok tertentu,” ujarnya.

Meski terjadi perbedaan, Amidhan mengharapkan RUU tersebut dapat diteruskan pembahasannya. Amidhan tak memasalahkan jika pasal mengenai badan antipornografi dan pornoaksi yang menjadi ganjalan dihapus dari RUU tersebut.

Sebagai gantinya, fungsikan penegak hukum yang sudah ada. “Boleh jadi nantinya bisa diatur bersama secara tepat di dalam peraturan pemerintah (PP), tentang regulasi penayangan dan penerbitan dengan berpedoman kepada kepatutan dan rasa tanggung jawab terhadap moralitas bangsa,” kata Amidhan. gsr/rabam

http://www.rakyatmerdeka.co.id/situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=11100