Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

JAKARTA—DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai dukungan berbagai elemen masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) agar segera mendapat pengesahan DPR, memiliki alasan yang tepat. Hal itu karena dukungan tersebut berangkat berdasarkan keprihatinan nilai-nilai keagamaan yang luhur serta untuk melindungi aspek moralitas yang ada dalam masyarakat.

Menurut Sektretaris Umum DPP PPP Yunus Yosfiah, dengan adanya RUU APP yang kini dalam proses di DPR, rasa keagamaan masyarakat sebenarnya menjadi terwadahi sekaligus mendapatkan ruang aspirasi yang demokratis.

“DPR harus sungguh-sungguh mengapreasiasi keinginan sebagian besar masyarakat terhadap perlunya pengundangan RUU APP, dengan mempertimbangkan rasa susila, keagamaan, maupun martabat moral yang hidup dalam masyarakat, di samping untuk mewadahi aspirasi demokrasi yang sudah berkembang luas dalam bentuk kehendak diundangkannya RUU APP tersebut,” jelas Yunus Yosfiah di Jakarta, kemarin.

Menurut mantan menteri penerangan ini, keberadaan RUU APP di DPR harus dipandang positif sebagai upaya memelihara kehidupan moral bangsa yang terkenal dengan semangat dan nilai-nilai religiusnya. Namun sebaliknya, menurutnya RUU ini jangan dipandang secara sempit ataupun mengandung muatan-muatan politis.

“Lihatlah dengan kacamata yang jujur bahwa masyarakat tidak menginginkan moral keagamaannya menjadi kian terganggu akibat merajalelanya budaya ponografi dan pornoaksi yang memang sudah sangat menguatirkan,” kata Yunus.

Ditambahkan, kecemasan masyarakat akan kemerosotan moral bangsa akibat pengaruh besar negatif pornografi di tengah masyarakat, seharusnya dipahami secara penuh kedewasaan. Dengan begitu, merupakan keniscayaan apabila berbagai perwakilan masyarakat menyuarakan perlunya undang-undang yang dapat membentengi moral keagamaannya.

“RUU APP secara spesifik memang bisa menjadi benteng susila bagi masyarakat kita.”

Yunus juga menegaskan, suara sebagian besar masyarakat yang memerlukan pengundangan RUU APP patut diterima sebagai konsekuensi berdemokrasi dan bukan dengan sekadar penolakan berdasarkan sikap anti terhadap RUU APP.

Terhadap penolakan sebagian kalangan yang menilai RUU APP dapat mengekang kebebasan berekspresi ataupun tidak sesuai dengan azas kebinekaan bangsa, Yunus berpendapat masih ada miskomunikasi yang perlu dijembatani. Karenanya, dia mengimbau tokoh masyarakat dan agama turun mengatasi miskomunikasi tersebut dengan jalan membuka ruang dialog yang seluas-luasnya.
(sbt )

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=246835&kat_id=3