Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Sembiring menilai, peredaran majalah itu tak ada manfaatnya, meski distributor majalah itu menjanjikan hanya untuk kalangan terbatas, tapi jaminan dan kontrol dari pemerintah tidak akan mampu membendung peredaran yang hanya dipasarkan bagi dikalangan tertentu saja.

BATAM–MIOL: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring dan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah menyatakan penolakan atas penerbitan majalah Playboy versi Indonesia.

Penolakan itu didasarkan pada kekhawatiran majalah yang di luar negeri selalu mengeksplitasi seks itu akan merusak norma, budaya dan akhlak bangsa terutama kaum remaja.

Sembiring di Batam Jumat malam (7/4) pada pembukaan Musyawarah Wilayah PKS Kepri malah menyebut penerbit majalah itu nekat dan bisa mengakibatkan reaksi keras masyarakat yang sedang menghadapi berbagai persoalan dan berupaya menuntaskan rancangan Undang-undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP).

Ia mengklaim, RUU APP didukung 84 persen warga masyarakat atau hanya 16 persen ditolak warga masyarakat. RUU APP bila diundangkan akan memudahkan penegakan hukum terhadap penyebar bahan-bahan cetak maupun produk-produk berbau pornografi dan “show” yang bersifat pornoaksi.

PKS, katanya, meminta pemerintah untuk bertanggungjawab atas penerbitan majalah Playboy.

“Pemerintah harus menindak tegas pemilik majalah Playboy dan menindaklanjuti keluhan masyarakat,” katanya.

Disebutkannya, protes keras terhadap majalah itu tidak hanya dari elemen masyarakat, organisasi keagamaan, masyarakat, dan pelajar di dalam negeri melainkan disampaikan pula oleh warga Indonesia yang berada di luar negeri.

Pengesahan RUU APP hendaknya dilakukan setelah anggota DPR RI selesai melakukan masa reses untuk dapat secepatnya mengesahkan RUU APP agar upaya penegakan hukum dapat berjalan serta memberikan sanksi terhadap pengedar majalah yang kontroversial tersebut.

Sembiring menilai, peredaran majalah itu tak ada manfaatnya, meski distributor majalah itu menjanjikan hanya untuk kalangan terbatas, tapi jaminan dan kontrol dari pemerintah tidak akan mampu membendung peredaran yang hanya dipasarkan bagi dikalangan tertentu saja.

“Pemerintah tak mungkin bisa mengontrol itu, apalagi aparat penegak hukum lemah dalam pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Provinsi Kepri, Ismeth Abdullah menyatakan, dirinya secara tegas menyatakan penolakan terhadap penerbitan majalah yang dapat merusak norma dan budaya bangsa.

“Ini dapat merusak moral bangsa, terutama para remaja. Apapun bentuknya baik itu berupa majalah atau sejenisnya harus ditolak, karena bangsa ini memerlukan remaja yang tidak hanya cerdas tapi juga memiliki norma agama,” kata Ismeth.

(Ant/OL-03)

Sumber : Media Indonesia, Sabtu, 8 April 2006