Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Seorang bocah kelas 3 SD di Madiun ketahuan telah melakukan perbuatan cabul terhadap tetangganya, juga seorang bocah perempuan yang umurnya lebih muda, 5 tahun. Mengapa itu ia lakukan? Dengan polos si bocah menjawab, dia tertarik mau meniru film porno (blue film) yang biasa ia lihat.

Cerita seperti ini bukan baru di negeri kita. Kita sudah amat sering mengikuti berita di media massa, bahwa seorang bocah, remaja tanggung, orang dewasa, bahkan kakek-kakek, melakukan perbuatan asusila gara-gara terpengaruh tontonan porno.

Beredarnya film-film dan gambar-gambar seperti itu, memang sudah bukan rahasia lagi, amat banyak di kalangan masyarakat kita. Sekarang, film porno bukan hanya bisa ditonton oleh siapa saja melalui compact disk yang beredar secara gelap di siang bolong, tapi juga bisa melalui internet, aplikasi ponsel dan PDA. Semuanya kemudian beranak-pinak karena dengan mudah dikopi dan dikirim sebagai message antarperson.

Itulah realita yang sekarang sedang tumbuh dan terus berkembang di negeri kita. Pornografi dan pornoaksi, pada satu sisi, memang menjadi tontonan yang digemari oleh masyarakat. Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, maka kita tidak usah heran jika kejadian bocah yang melakukan hubungan seksual bahkan melakukan perkosaan menjadi hal “biasa” di negeri ini. Seharusnyalah, kejadian seperti itu yang gejalanya sekarang semakin meningkat, membuat kita semua, rakyat negeri, semakin menyadari betapa pentingnya pembatasan terhadap masalah pornografi dan pornoaksi. Dan itu, tidak bisa hanya dilakukan dengan mengharapkan kesadaran anggota masyarakat sendiri untuk menangkalnya. Memang harus ada hukum yang menjadi dasar pijakan, dan ada law inforcement yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya.

Di negeri kita ada satu hal yang masih harus kita akui sebagai sebuah kelemahan yang amat nyata, yaitu kesadaran masyarakat. Jika kita hanya mengharapkan sesuatu tanpa upaya paksa melalui hukum, maka kesadaran masyarakat tidak bisa diharapkan tumbuh dengan sendirinya.

Mari kita jujur melihat kenyataan, misalnya dengan memperhatikan akibat dari dicabutnya ketentuan tentang SIUPP bagi media massa. Dengan dicabutnya SIUPP memang pers menghirup udara kebebasan pers yang sudah lama diidamkan. Tidak ada lagi bredel, tidak ada budaya telepon kepada redaksi dan masyarakat jadi bebas menerbitkan publikasi pers kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja. Tapi apa yang kemudian terjadi? Iklim kebebasan pers juga digunakan sebebas-bebasnya untuk menerbitkan majalah dan tabloid yang banyak mengeksploitir sensualitas tubuh perempuan. Dan terbitan-terbitan seperti itulah yang laku keras sehingga menumbuhsuburkan lapak-lapak penjual koran di pinggir-pinggir jalan.

Dalam konteks yang lebih luas, fenomena seperti itu sebenarnya menunjukkan masih adanya dilema antara aturan dan tanggung jawab moral masyarakat dalam berbagai hal pada kehidupan bangsa kita.

Sebenarnya, itulah juga dilema yang ada di dalam tarik-ulur pendapat tentang rancangan undang-undang pornografi dan pornoaksi yang sekarang ini masih tersendat di DPR. Dengan kepala dingin dan hati jernih, mari kita lihat akibat yang terjadi, bila kita hanya mengharap kesadaran masyarakat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kita butuh aturan hukum, justru untuk menjamin dan melindungi kebebasan kita dalam arti yang lebih luas, dalam kehidupan ini. *

http://www.fajar.co.id/kolom/news.php?newsid=357