Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Untuk itu, tambahnya, Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera mendukung sepenuhnya upaya-upaya untuk menghentikan dan mencegah proses pembusukan masyarakat lewat diundangkannya RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi.

Pornografi dan Pornoaksi yang berkembang dan tumbuh di Indonesia saat ini sudah sampai pada taraf stadium yang mengerikan dan harus segera ditanggulangi, kata Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surachman Hidayat di depan rapat Pansus RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi DPR , Jakarta, Rabu (22/2).

“Pornografi dan pornoaksi telah berkembang sangat cepat seperti bola salju. Daya adiktifnya tak kalah dari narkoba karena pornografi itu ibarat racun berbungkus madu,” tambah Surachman dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus Balkan Kaplale dari Fraksi Partai Demokrat.

Surachman mengatakan, korban pornoaksi dan pornografi di Indonesia dari tahun-ketahun berkembang dengan laju yang luar biasa. Surachman mengutip temuan dari Pusat Sumberdaya Hukum untuk Keadilan Gender, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2003, kasus korban pornografi dan pornoaksi berjumlah 63 dan tahun berikutnya mencapai 144 kasus, sedangkan pada tahun 2005 telah mencapai lebih dari seribu kasus.

“Kita boleh berbeda pendapat mengenai definisi pornografi dan perlu tidaknya hal itu diatur oleh undang-undang. Tapi setidaknya kita sepakat untuk beberapa hal seperti pengertian bahwa pornografi adalah penyimpangan atas aturan Tuhan,” katanya.

Pornografi pada akhirnya mengikis budaya malu, tambahnya.

Menurut dia, penyimpangan etik dalam bentuk merajalelanya pornografi dan pornoaksi tak bisa dibiarkan karena hal itu akan menjerumuskan masyarakat lebih dalam lagi ke pola hidup serba boleh. “Permissivisme membuat nilai apapun tak relevan untuk disampaikan,” katanya.

Dia menambahkan, pornografi dan pornoaksi adalah kultur Barat yang jika dibiarkan akan menghantam dinding nilai-nilai etik dalam keluarga. “Kita tak ingin anak-anak kita menjadi korban pornografi dan pornoaksi,” katanya.

Menurut dia, munculnya fenomena anak-anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan yang sakral merupakan bagian dari dampak pornografi dan pornoaksi.

Perselingkuhan atau cinta segi tiga atau empat, kata Surachman, adalah refleksi dari pola hidup permisif yang tak lain dan tak bukan adalah konsekwensi dari maraknya pornografi dan pornoaksi.

Untuk itu, tambahnya, Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera mendukung sepenuhnya upaya-upaya untuk menghentikan dan mencegah proses pembusukan masyarakat lewat diundangkannya RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi.

Sumber: Republika.