RASIONALISASI UNTUK PERNYATAAN DARI PIHAK MENOLAK RUU APP
Yang dijadikan dasar penolakan RUU APP:
1. Membawa ajaran Islam
Rasionalisasi: jika dilihat secara teliti dalam content RUU APP ini, maka tidak terdapat dalam satu pasal pun yang menyatakan harus memakai pakaian sesuai dengan aturan Islam sehingga bagi yang beragama lain dirugikan. dan sebagai catatan RUU APP ini memiliki tujuan yang sangat baik yaitu untuk mencegah pornografi dan pornoaksi merajalela, dan tentunya hal itu berdasarkan nilai luhur Pancasila dan tujuan pendidikan Nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manuasia yang beriman dan bertakwa. Hal ini dapat dipastikan semua ajaran agama mengajarkan umatnya untuk beriman dan bertakwa dan tidak ada agama yang memperbolehkan umatnya berpakaian tidak senonoh (tidak beradab), dan sebagai catatan bukan agama Islam saja yang mengajarkan demikian, kecuali agama lain memang tidak benar.
2. Mengkebiri budaya lokal
Rasionalisasi: jika berpatokan pada RUU APP, sebenarnya untuk yang mengatakan RUU APP ini akan mengkebiri budaya lokal, coba lihat secara detail BAB III Pengecualian dan Perizinan, (… dikecualikan untuk: cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan …), sebenarnya hal itu sudah terjawab jadi bagi masyarakat yang ada di Bali, Papua dan Batam, santai saja. Namun yang menjadi pertanyaan besar apakah benar budaya lokal bagi wanita yang memakai baju dalaman saja, atau tak berbaju kemudian difoto. Jika kita memang berpegang pada budaya lokal, sejauh pandangan saya, tidak ada budaya yang memakai pakaian seperti itu, bahkan cenderung tertutup, kecuali bagi di pedalaman saja dan merekapun ketika diberi baju lebih suka. Sebagai contoh, baju kebaya, baju bodo, … dsb, yang kita bisa lihat di halaman terakhir atlas pakaian-pakaian adat di Indonesia tidak ada yang terbuka atau tak berbaju, dan pakaian adat seperti itu memang sudah menjadi sebuah kebiasaan dan disepakati oleh kaumnya, tapi ketika para artis atau turis yang sebenarnya memakai pakaian “modern” itu bukanlah budaya lokal tapi budaya luar. Saat ini sebenarnya orang-orang yang kontra RUU APP lebih pada perhitungan ekonomis saja, yang mana bagi pekerja yang nyata-nyatanya bekerja di bidang pornografi dan pornoaksi akan menurun pendapatannya. Dan bagi Bali yang menyatakan bahwa dengan adanya RUU APP maka akan menurunnya kunjungan dari turis luar, dalam sebuah wawancara yang dilakukan reporter RCTI dalam acara Berita Pagi, ketika turis ditanyakan bagaimana pendapatnya dengan pengesahan RUU APP, dari semua yang ditanya mereka menyatakan setuju, dan pernyataan yang harus dicatat adalah “saya akan menghormati konstitusi negara yang saya kunjungi, ketika memang budaya dan aturan melarang saya untuk telanjang maka itu harus dipatuhi, dan saya akan tetap mengunjungi Indonesia”.
3. Melanggar HAM
Rasionalisasi: dikatakan bahwa RUU APP ini melanggar hak, khususnya wanita, dikatakan bahwa wanita dalam mengatur tubuhnya diatur oleh undang-undang. Sebenarnya pemahaman kontek itu jelas-jelas salah, karena jika dilihat RUU APP ini lebih menekankan kepada kondisi yang dinyatakan pornografi dan pornoaksi dan dipublikasikan untuk menjadi konsumsi publik. Dan jika dikatakan bahwa dengan RUU APP hak wanita yang ingin berbuka pakaian, terampas. Sebenarnya jika kita lihat menurut konstitusi negara kita maka sebenarnya HAK warga negara Indonesia adalah HAK yang bertanggungjawab. Jadi ketika setiap orang mengatakan haknya terampas, sebelumnya lihat dulu apakah HAK orang lain terampas oleh keegoisan kita karena ingin HAK kita terpenuhi.
4. Telah terdapat di UU ataupun KUHP yang telah ada
Memang pada dasarnya pornografi dan pornoaksi sudah terdapat di UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, UU No. 40/1999 tentang Pers, PP No. 7/1994 tentang Lembaga Sensor Film, KUHP Pasal 281 dan 282. Namun sampai saat ini UU dan KUHP ini belum dapat meminimalisir pornografi dan pornoaksi, bahkan semakin merajalela, karena dirasa tidak ada pengkhususan sehingga acara film dan media cetak lebih memperlihatkan pornografi dan pornoaksi.
Pasal-pasal yang ditolak/menjadi dasar penolakan
1. Pasal 1 Pengertian
2. Pasal 4 (setiap orang dilarang membuat tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang seksual draf orang dewasa.
3. Pasal 25-seterusnya.
4. Pada dasarnya penolakan terhadap content RUU APP lebih ditekankan pada Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum dan BAB II Larangan.
Sikap Kita sebagai pihak yang menginginkan segera disahkannya RUU APP
Saat ini kita harus menyatakan dengan tegas bahwa RUU APP ini harus segera disahkan, dan yang terpenting substansial dari RUU APP ini tidak mengalami pelucutan-pelucutan sehingga jika dianalogikan harimau, kuku dan taringnya sudah tumpul. Dan saat ini juga jangan sampai pihak-pihak yang kontra RUU APP merefisi RUU APP pada bagian substansial, sehingga walaupun RUU APP ini disahkan, kuku dan taringnya hilang.
Wallauhu’alam bisawab
(dini-upi)
http://kammi.or.id/lihat.php?d=materi&do=view&id=1881
