Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Sejak era reformasi bergulir, industri media pornografi tumbuh subur di Tanah Air. Pakar Komunikasi Massa dari Universitas Indonesia, Ade Armando, menilai kebijakan pemerintah yang lembek merupakan salah satu penyebabnya.

‘’Dua pemerintahan setelah Habibie cenderung bersifat liberal dan membuka diri terhadap media pornografi,'’ ujarnya kepada Republika, tadi malam. Kondisi politik yang cenderung bebas itu, sambung dia, telah dimanfaatkan para pelaku industri media pornografi. Menurut Ade, ada tiga faktor yang menyebabkan tumbuh-suburnya media yang mengumbar aurat wanita. ‘’Sekarang, pemerintahan SBY tengah diuji soal kebijakan politiknya terhadap media pornografi.'’ Pertimbangan ekonomi adalah pemicu lain. ‘’Jelas karena itu sangat menguntungkan,'’ ujar Ade.

Ia mengamati, pelaku industri media pornografi menyisir dua pangsa pasar. Pertama, kalangan menengah bawah, yang diwakili hadirnya tabloid ‘panas’ yang diobral murah. Selain laku keras, didukung biaya produksi rendah dan iklan melimpah. Kedua, segmen menengah atas, digaet media pornografi berbentuk majalah. Meski harganya mahal, menurut Ade, banyak peminatnya. Yang ini pun didukung iklan lumayan banyak. ‘’Karena dianggap menguntungkan, maka media pornografi itu tumbuh subur,'’ tuturnya.

Ia menilai, faktor budaya turut mendukung tumbuhnya media pornografi tersebut. Hal itu, kata dia, terlihat dari munculnya budaya masyarakat perkotaan yang permisif. Untuk memberantas media pornografi, harap Ade, diperlukan ketegasan dari pemerintah. Para pelakunya bisa dijerat pasal 282 KUHP ayat 1-2 tentang Pornografi. Sayangnya aturan yang termuat dalam KUHP itu tak bisa digunakan untuk mencegah rencana munculnya media bercitra porno seperti Majalah Playboy versi Indonesia, sejauh belum terbit. Sebab, polisi bisa menangkap kalau disertai dengan bukti. Tapi, menurut pakar hukum Rudi Satrio, UU Pers juga dapat menjerat badan hukum penerbitnya dengan denda Rp 500 juta.

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=234261&kat_id=6