Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Jakarta–Pornografi dan pornoaksi muncul akibat pola pikir kebebasan tanpa batas yang mulai berkembang di tengah-tengah masyarakat. ‘’Ini sangat berbahaya. Kalau dibiarkan masyarakat kita akan rusak,'’ kata KH Ma’ruf Amin, Ketua MUI dalam diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan ke-18 di Jakarta Senin (15/5).

Menurut KH Ma’ruf, pornografi tak begitu saja muncul. Ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk itu. ‘’Ini adalah konspirasi kapitalis sekuler dalam bisnis, merusak masyarakat, dan mengubah paradigma masyarakat ke arah kehancuran,'’ tandasnya.

Selain KH Ma’ruf, diskusi yang dipandu oleh Lutfi Hakim SH ini juga menghadirkan Ade Armando dari Komite Penyiaran Indonesia (KPI), dr. Soelastomo dari Dewan Pers, dan Rahmat S Labib dari HTI. Kajian ini dihadiri sekitar 150 peserta.

Pernyataan KH Ma’ruf ini didukung oleh fakta yang dikemukakan oleh Labib. Menurutnya, di negeri sumber kapitalisme yakni Amerika Serikat dan Eropa, pornografi merupakan bisnis yang memberikan manfaat besar dan menggiurkan. Ia menyebut di AS bisnis pornografi mampu menghasilan 7 milyar dolar per tahun, di Inggris setiap tahun 200 juta eksemplar media porno laku, dan profesi menjual tubuh menempati ranking kedua profesi yang paling diminati di AS, serta setiap hari ada 1,5 juta hubungan seks yang dibayar di AS.

Sementara itu Soelastomo menjelaskan bahwa wartawan Indonesia dilarang menyebarkan berita atau gambar yang berbau pornografi. Ini sesuai dengan pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang baru dan UU Pokok Pers No. 40 tahun 1999. Karena itu ia menilai majalah Playboy jelas melanggar kode etik. Hanya saja ia menyebutkan tindakan Dewan Pers hanya sebatas itu dan tidak bisa lebih jauh.

Soelastomo sangat mendukung keberadaan RUU APP. ‘’Ini bisa memudahkan tugas Dewan Pers,'’ katanya. Ia tak setuju dengan pihak-pihak yang menolak RUU ini dengan dalih pornografi tak perlu diregulasi. ‘’Ini nggak bisa masuk logika,'’ tegasnya.

Mengenai sumber RUU, ia mengatakan bisa berakar dari dua aspek yakni agama dan budaya. Ia mencontohkan bagaimana di Cina, ajaran Konghuchu dilegalkan dalam peraturan kenegaraan dalam bidang-bidang tertentu.

Sedangkan Ade Armando mengaku tak sepakat dengan pihak-pihak yang menyatakan pornografi tak perlu diatur secara khusus karena sudah ada peraturan lainnya. ‘’Jangan percaya omongan itu karena faktanya tidak pernah terjadi,'’ tandasnya.

Justru, lanjut Ade, saat ini harus ada regulasi yang bisa melindungi masyarakat dari bahaya pornografi. Karenanya, ia mendukung sepenuhnya lahirnya RUU tersebut.

Ia juga menyatakan bahwa pornografi bukan urusan privat sebagaimana diungkapkan banyak kalangan yang menolak RUU itu. ‘’Pornografi terkait dengan banyak pihak, yang memproduksi, yang menjual, yang membeli dan lain-lain. Kalau ada yang mengatakan urusan privat, ini nggak fair,'’ tandasnya. MJ/LI

http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=news&id=562