Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Oleh : KH Ma’mur Noor
Anggota Komisi VIII DPR RI

Belum lama ini di sejumlah media massa muncul iklan penolakan RUU APP (Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi) yang ditandatangani ribuan nama–di antaranya para tokoh aktivis–yang sudah tidak asing lagi namanya di Indonesia. Di bawah iklan itu ada pernyataan bahwa biaya iklan tersebut diperoleh dari iuran sukarela para penandatangan.

Karena diiklankan di media massa besar, penolakan RUU APP tersebut pasti menimbulkan dampak luas. Artinya, orang yang tadinya tak setuju RUU APP, akan makin bersemangat dalam penolakannya; sebaliknya yang setuju, makin semangat dalam pemihakannya. Yang jelas, mendekati finalisasi dan penandatanganan RUU APP, kondisi pro-kontra tersebut akan makin panas. Pihak-pihak yang anti, yang mayoritas menguasai media massa–cetak maupun elektronik–niscaya akan makin gencar mengadakan perlawanan terhadap upaya pengesahan RUU APP. Sedangkan pihak-pihak yang pro, yang umumnya terdiri atas masyarakat awam dan tokoh-tokoh agama, niscaya akan makin semangat mendukungnya.

Barangkali dalam rangka inilah, maka pada Ahad (21/5), kelompok pendukung RUU APP yang selama ini menjadi ’silent majority’ (mayoritas diam) akan menyelenggarakan ‘’kampanye tandingan'’ untuk meng-counter pihak-pihak yang anti-RUU APP di Jakarta dengan mengerahkan ratusan ribu massa dan tokoh-tokoh ulama. Aa Gym, KH Hasyim Muzadi, Dr Din Syamsudin, dan Ustad Arifin Ilham adalah sejumlah nama tokoh yang akan hadir dalam demo raksasa pro-RUU tersebut (Republika, 17/05 hal 5).

Jiwa demokrat

M Al-Khaththah–koordinator aksi kampanye mendukung RUU APP–seperti diberitakan Republika (17/5)–menyatakan bahwa pihaknya akan mengerahkan sekita 500.000 orang dalam demo pro-RUU APP tersebut. Massa yang begitu banyak tersebut berasal dari berbagai organisasi massa, organisasi politik, organisasi kader, organisasi sosial, LSM, dan lain-lain yang mayoritas beratribut Islam. Hampir semua organisasi Islam terwakili dalam demo tersebut, termasuk ICMI, NU, Muhammadiyah, sampai Majlis Zikir Azzikra. Kita bisa membayangkan, betapa massifnya demo pro-RUU APP tersebut. Seandainya saya ‘’membayangkan diri'’ sebagai orang yang anti-RUU APP, lantas apa yang bisa ‘’saya'’ katakan dengan kondisi tersebut? Pengandaian ini penting saya ungkapkan (sebagai orang yang terlibat langsung dalam pembahasan RUU APP) sering kedatangan mereka yang anti-RUU APP.

Melihat kondisi tersebut ‘’saya'’ biasanya menyatakan: itulah rekayasa para militan Islam untuk menjadikan negeri ini sebagai negeri syari’ah. RUU APP adalah awal dari bencana theokratisasi negara. Padahal Indonesia adalah negara multikultur dan multireligi. Pemaksaan terhadap RUU APP artinya sama dengan pemaksaan terhadap hukum satu agama–dalam hal ini Islam–di tengah keberadaan agama-agama lain yang hidup di Indonesia. Saya juga menyatakan bahwa dukungan umat Islam terhadap RUU APP adalah bentuk lain dari tirani mayoritas.

Logika tersebut kelihatannya–maaf, meminjam istilah Republik BBM– adalah ilmiah. Sebagian besar penduduk Indonesia–yang kebetulan beragama Islam–yang mendukung RUU APP adalah manifestasi tirani mayoritas. Tapi, secara logika, mana yang lebih ‘’ilmiah'’ mengikuti suara mayoritas atau mengikuti suara minoritas? Jelas, siapa pun yang memahami demokrasi, akan mengakui bahwa suara mayoritas adalah suara yang sah.

Bahkan, Socrates sendiri menyatakan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini artinya, dukungan mayoritas rakyat terhadap RUU APP hakikatnya adalah dukungan Tuhan. Dalam hal ini, memang ada yang kepentingannya tidak terakomodasi dalam RUU APP. Itu hal yang wajar karena persetujuan terhadap RUU APP tidak diperoleh secara bulat.

Tapi seorang yang berjiwa demokrat, mau tidak mau, dia harus mengikuti suara mayoritas. Jangan karena kepentingannya tidak terakomodasi dalam RUU APP, langsung menuduh bahwa dukungan dan pengesahan RUU APP adalah sebuah tirani mayoritas.

Kita sebagai bangsa yang tengah belajar demokrasi seharusnya mengikuti aturan demokrasi tersebut. Aturan main di negeri demokrasi sudah transparan. Artinya kita bisa membaca sejauh mana mereka yang pro dan anti-RUU APP. Jangan mengikuti gaya demokrasi AS dan Eropa, di mana ketika Hamas di Palestina menang secara demokratis, justru mereka tidak mengakuinya. Itu adalah pengkhianatan paling kasar terhadap nilai-nilai demokrasi sendiri. Bagaiamana mungkin demokrasi yang selama ini disakralkan negara-negara Barat justru dicampakkan sendiri ketika ‘’kepentingan-kepentingan'’-nya tidak terakomodasi dalam pemerintahan Hamas?

Dalam kasus RUU APP, fenomena semacam itu, bukan tidak mungkin akan terjadi di Indonesia. Sebuah RUU yang jelas-jelas mendapat dukungan mayoritas rakyat–bahkan di antaranya ada dukungan dari tokoh-tokoh agama non-Islam–justru akan ditolak sebagian kelompok orang (minoritas) yang aspirasi dan kepentingannya tidak terakomodasi. Semestinya, jika mereka berjiwa demokrat, mereka harus legowo bahwa RUU APP benar-benar muncul dari sebuah proses demokrasi.

Dari sisi inilah kita melihat semangat megademo suara mayoritas pendukung RUU APP, Ahad (21/5). Alasan suara mayoritas pro-RUU tersebut juga bisa kita pahami. Mereka sudah resah dan muak dengan makin ganasnya pertunjukan porno di Indonesia. Kita bisa melihat tayangan-tayangan di TV, surat kabar, majalah, CD, dan lain-lain yang banyak sekali berbau pornografi. Orang tua yang peduli pendidikan agama anak-anaknya, para ulama yang peduli akhlak umat, dan siapa pun yang peduli terhadap moral bangsa, hanya bisa menahan kesal dan muak terhadap tayangan berbagai acara televisi yang mengumbar aurat tersebut.

Itu tidak berarti gambar-gambar porno di surat-surat kabar, majalah, CD, dan lainnya tidak menimbulkan gangguan pada mental dan moral bangsa. Itu pun sangat mengganggu. Tapi, tayangan di layar kaca, intensitas gangguannya lebih dahsyat. Kenapa? Karena ‘’mereka'’ adalah tamu tak diundang yang nylonong di kamar dan di ruang tamu kita, lalu mempengaruhi mental dan moral anak-anak kita.

Itulah sebabnya, amat sulit memperingatkan bahaya pornografi dan pornoaksi di masyarakat. Jadi, benar apa yang dikatakan KH Maruf Amin bahwa pornografi dan pornoaksi akan bisa dicegah dengan mengesahkan RUU APP menjadi undang-undang. Sebab aturan yang ada selama ini tidak bisa diharapkan (Republika, 17/05/06).

Tujuan besar

Selama ini, harus kita akui, media massa nasional lebih banyak mempublikasikan suara yang anti-RUU APP. Seakan-akan suara yang anti tersebut mayoritas. Padahal, jika kita melihat masalah yang sebenarnya, jusatru suara yang pro inilah yang moyoritas. Mereka adalah silent majority. Itulah sebabnya, demo pro-RUU APP Ahad depan, hendak menunjukkan bahwa silent majority sudah mulai terlihat kemunculannya. Dan itu adalah sah di negeri demokrasi.

Memang benar ada sebagian daerah–khususnya yang mayoritas penduduknya non-Muslim–yang menolak RUU APP dengan alasan tidak sesuai dengan tradisi, budaya, dan agama setempat. Tapi hal itu pun telah diakomodasi dalam RUU sebagai special case. Artinya, untuk hal-hal tertentu seperti pakaian adat, upacara agama, dan lain-lain yang terkait dengan budaya setempat yang tak sesuai dengan RUU APP secara umum, diberi tempat khusus dan mereka boleh melakukannya. Jadi, penolakan daerah-daerah tertentu terhadap RUU APP sebetulnya muncul karena kurangnya pemahaman menyeluruh terhadap materi-materi RUU APP tersebut.

Pada akhirnya, sebagai penduduk sebuah negeri yang besar, bangsa Indonesia harus mau berpikir besar. RUU APP muncul karena keprihatinan pemimppin umat dan tokoh masyarakat pada maraknya pornografi dan pornoaksi yang akan membahayakan kehidupan bangsa besar ini di masa datang.

Para penolak RUU APP hendaknya bisa melihat ‘’tujuan besar'’ dari RUU APP tersebut. Kita jangan bersikap seperti orang bodoh yang membakar ‘’rumah’ hanya untuk membunuh tikus. Kita berharap, kepentingan sekelompok orang (karena alasan bisnis, kiprah seni, atau apanya lagi yang tidak terakomodasi dalam RUU APP) tidak menjadikan upaya perbaikan moral bangsa melalui UU APP akan berantakan.

Bangsa ini sudah terlalu lelah karena menghadapi berbagai kendala dan kegagalan dalam memperbaiki dirinya. Akankah RUU APP akan mengalami nasib seperti itu? Jika iya, betapa ruginya bangsa ini. Cukup sudah penderitaan bangsa akibat kebobrokan moral yang berlangsung selama ini. Alquran menyatakan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya.

http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=248617&kat_id=16