Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Saat ini Indonesia sedang disibukkan dengan pro-kontra RUU APP. Sebagian masyarakat yang kontra menyebutkan bahwa RUU APP adalah usaha Talibanisasi. padahal kalau Islam dikaitkan dengan Taliban jelas berbeda. Karena Taliban bukan model sistem Islam, dan jika kita kritisi RUU APP tertnyata tidak seluruh isinya berasal dari hukum Islam. Oleh karenanya masyarakat harus mengkritisi.

Mengapa RUU APP terus menerus menimbulkan pro dan kontra? Hal ini disebabkan adanya perbedaan standar kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Ada masyarakat yang menjadikan sekularisme sebagai standar kehidupan dan ada juga yang menjadikan Islam sebagi standar kehidupannya.

Dalam sekularisme, tentu saja akan lahir liberalisme yang memberikan kebebasan kepada individu untuk berbuat termasuk praktik pornografi pornoaksi. Di samping itu bisnis pornografi dan pornoaksi pun ternyata memberikan keuntungan yang sangat besar. Contohnya saja yang disebutkan dalam majalah Tempo 20-26 maret 2006 bahwa Tabloid Lipstik hanya membutuhkan Rp 3 juta untuk biaya operasional dalam sebulan, sedangkan pendapatan yang diterima dari iklan Rp 60 juta. Bisa jadi inilah yang menjadi salah satu alasan sebagian masyraakat menolak RUU APP.

Lalu bagaimana halnya masyarakat yang berstandarkan Islam? Sebenarnya hukum Islam sudah jelas tertera dalam Alquran dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Bahwa zina adalah haram dan menutup aurat adalah wajib bagi para wanita. Terlebih lagi dengan adanya pornografi-pornoaksi menimbulkan kasus-kasus seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Namun kita pun harus tetap cermat dan bisa mengkritisi RUU APP karena RUU tersebut tidak memuat secara keseluruhan hukum Islam. Bahkan draf yang terakhir mengalami kemunduran, dari segi judulnya saja sudah berubah yang asalnya RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi menjadi RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi. Apalagi isinya. Oleh karena itu masyarakat jangan hanya bersikap mendukung atau menolak RUU APP tapi juga harus mengkritisi isi RUU tersebut. Dan tentu saja di tengah masyarakat diperlukan hukum yang tidak hanya formalitas belaka tapi hukum yang benar-benar bisa menghilangkan pornografi dan pornoaksi. Dan hukum tersebut adalah syariat Islam.

Efa Farida
Mahasiswa FPBS UPI Cilimus RT 07 RW 06 Isola Bandung

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=249016&kat_id=20