Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Laporan: Fatahillah

Jakarta, Rakyat Merdeka. Dinas Tramtib DKI siap memberangus seluruh tempat dan tampilan berbau pornografi dan pornoaksi setelah RUU APP disahkan. . Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi A DPRD DKI dengan jajaran Dinas Tramtib dan Linmas, Selasa (23/5) siang.

“Mudah-mudahan dengan disyahkannya RUU APP kita akan segera menghapus seluruh tempat-tempat hiburan yang melanggar aturan tersebut. Saat ini, kita hanya bisa menunggu dan menertibkan sebagian yang sudah meresahkan masyarakat,” ungkap Haryanto Badjoeri, Kepala Dinas Tramtib dan Linmas DKI Jakarta.

Termasuk dalam kategori tayangan berbau pornografi adalah sejumlah papan iklan bergambar wanita seksi yang banyak bertebaran di Jakarta.

Di hadapan komisi A, Badjoeri menjelaskan pihaknya terus melaksanaan penertiban terhadap kawasan-kawasan yang terdapat praktek prostitusi dan menggangu lingkungan masyarakat sekitarnya. Terakhir kali penertiban terhadap ratusan pekerja seks komersil pada Kamis (18/5) lalu di Wilayah Jakarta Utara.

Menurutnya, setelah dilakukan penertiban tersebut, para PSK langsung diserahkan ke Panti Sosial Kedoya untuk mendapat penyuluhan dan pelatihan selama lebih kurang tiga bulan. Selanjutnya, Ratusan PSK itu dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.
“Setelah PSK dibekali keterampilan, dinas bintal kesos segera memulangkan mereka sesuai dengan data domisilinya,” jelas Badjoeri.

Diceritakan kepala Dinas Tramtib, tempat dan usaha hiburan malam bermula dari kebijakan pemerintah provionsi pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Saat itu ada pengkhususan tempat hiburan untuk menghindari praktik hiburan ilegal di pemukiman penduduk.

“Dengan pengkhususan kawasan itu, semua praktek hiburan malam tidak bisa di sembarangan tempat. Tapi, kalau ada payung hukum baru yang jelas mengatur hal itu, maka kita laksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya,” tegasnya.

Sementara itu, kalangan komisi A mempertayakan status kewenangan antara kepolisian dengan petugas Tramtib dalam pelaksanaan penertiban. Menanggapi hal itu, Badjoeri mengatakan kewenangan untuk melaksanakan penertiban dimiliki oleh kedua intansi keamanan tersebut.

“Kami punya kewenangan, polisi juga. Tapi terkait dengan hukum pidana harus dilakukan oleh kepolisian. Yang jelas, pelaksanaan penertiban kawasan yang buat resah masyarakat dan pelanggaran terhadap peraturan daerah tentang ketertiban umum masuk dalam tupoksi kita,” tukasnya.mrs

Sumber : rakyatmerdeka.co.id