Penetrasi budaya global berbahaya bagi budaya lokal.
JAKARTA — Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, mengatakan ada dua agenda besar di balik aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Yaitu agar penetrasi budaya global tak terhalangi dan industri pornografi bisa hidup.
‘’Memang mereka (penolak RUU APP, red) tidak mau menampakkan kedua agenda besarnya itu. Mereka membungkusnya dengan tema-tema budaya, agama, dan gender,'’ kata Muzadi saat berkunjung ke Republika, Selasa (23/5). Muzadi didampingi Ketua PBNU, Rozy Munir.
Penetrasi budaya global tersebut, kata Muzadi, didukung pula oleh kekuatan politik global. Dia mencontohkan, saat PBNU mengumumkan sikapnya yang secara resmi mendukung RUU APP, pimpinan sejumlah negara langsung meneleponnya.
Dia juga mengaku pernah didatangi 21 LSM yang mempersoalkan sikap PBNU yang mendukung RUU APP. ‘’Saya bilang, bangsa ini mau dilindungi kok kamu marah-marah,'’ ujar Muzadi.
Muzadi mengatakan tudingan bahwa RUU APP merupakan upaya islamisasi tidak beralasan. ‘’Saya ini mempelajari semua agama. Pendeta-pendeta kalau bicara tentang agamanya, pasti tidak akan menolak RUU APP,'’ katanya. Mengingat besarnya bahaya penetrasi budaya global bagi budaya bangsa, Muzadi mengatakan kalangan nasionalis seharusnya menjadi pendukung utama regulasi melawan pornografi. ‘’Saya mengetuk hati kalangan nasionalis. Karena yang sesungguhnya paling berkepentingan terhadap masalah seperti ini adalah PDIP, kalau dia Soekarnois,'’ ujar Muzadi.
Seperti diberitakan sebelumnya, dari 10 fraksi di DPR, tinggal Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) yang menolak RUU APP. Menurut Muzadi, RUU APP sama sekali tidak mengacam budaya lokal seperti pemakai koteka atau wisatawan yang berbikini. Sebab RUU APP telah membuat pengecualian.
Sementara itu, dari Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, para ulama mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU APP menjadi UU. Sebab maraknya pornografi dan pornoaksi menghancurkan upaya kalangan ponpes yang susah payah mendidik anak bangsa.
‘’Untuk membentengi generasi muda, tidak ada jalan lain kecuali segera mengesahkan RUU APP,'’ kata pimpinan Ponpes Gontor, KH Abdullah Syukri Zarkasyi, dalam sambutannya pada acara Ijtima’ Ulama, Kamis (25/5).
Pimpinan Ponpes Lirboyo, Kediri, KH Idris Marzuki, mengatakan dalam forum Ijtima’ Ulama itu para ulama akan menyikapi pornografi dan pornoaksi. ‘’Segera sahkan RUU APP, mau tunggu apa lagi?'’ tanyanya.
Sementara itu, Rabu (24/5) lalu, Pansus RUU APP menggelar rapat pleno. Wakil Ketua Pansus RUU APP, Yoyoh Yusroh, mengatakan rapat pleno yang dihadiri delapan fraksi, menyetujui Tim Perumus (Timus) RUU APP segera melanjutkan pekerjaannya untuk membahas RUU APP hingga tuntas.
Timus II nanti, kata Yoyoh, akan melakukan pembahasan pasal demi pasal dan mengakomodir masukan masyarakat. Badan Antipornografi Nasional (BAPN) yang dihapus oleh Timus I, kata Yoyoh, kemungkinan bisa dikaji lagi.
Sebelumnya, Tim Pengawal RUU APP MUI-Ormas Islam meminta BAPN dipertahankan. Sebab pornografi dan pornoaksi tergolong kejahatan luar biasa, laiknya korupsi dan terorisme.
Sementara itu, sejumlah kalangan menyesalkan terjadinya kesalahpahaman dalam dialog lintas agama di Purwakarta, Selasa (23/5). Saat itu, aktivis FPI mempersoalkan pernyataan mantan presiden Abdurrahman Wahid bahwa ‘Alquran adalah kitab yang porno’ dan menuding ‘demo-demo FPI dibiayai’. Sang aktivis meminta Gus Dur mencabut pernyataan tersebut. Akibatnya, terjadi keributan dalam acara tersebut, yang berujung pembatalan beberapa agenda acara.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyesalkan peristiwa itu. Dia meminta Polri mengusut tuntas kasus itu. Dia juga mengimbau semua pihak tak mudah terprovokasi melakukan tindakan berbau kekerasan. Tapi Din juga mengimbau semua pihak, baik tokoh agama, ormas, maupun LSM, agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memancing emosi elemen masyarakat lain.
(hri/juw/uba/osa )
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=249568&kat_id=6
