SALAH apa Ketua DPR Agung Laksono sehingga pagar gedung DPR itu dirobohkan oleh massa buruh? Salah apa pedangdut Inul Daratista yang oleh sekelompok pengunjuk rasa memintanya keluar dari Jakarta? Jika tidak karena Rancangan Undang Undang Anti Pornografi Pornoaksi (RU APP) yang dianggap menafikan realitas yang majemuk di negeri ini, tidak akan Inul resah gelisah. Tiba-tiba RUU APP ‘’senasib’’ dengan revisi UU Nomor 13/2003 yang membuat pagar gedung DPR itu roboh. Keduanya adalah sistem yang ‘’dimusuhi’’ atau ‘’dibela’’ oleh kepentingan yang berbeda.
Nampaknya, yang dikumandangkan Clifford Geertz dan Herbert Feith tentang kaum abangan dan santri dalam fenomena politik aliran telah didaur ulang dalam bentuk baru. Abangan berubah menjadi sekuler dan liberal, inikah Amerikanisasi, dan salah satunya terwujud dalam draft revisi UU tentang Ketenaga-kerjaan yang menguntungkan pengusaha domestik dan asing? Kemudian, santri menjadi Islam politik dan Islam sosial budaya, inikah Arabisasi yang menjelma dalam RUU APP?
Sebetulnya, Arabisasi dan Amerikanisasi kedengaran abstrak. Arab yang pro dan kontra Amerika sama-sama ada di Arab. Amerika pun tak identik dengan George Bush yang memusuhi Irak dan Iran. Toh di sana ada ‘’Black Moslem’’ dan Hollywood. Pengaruh Arab dan Amerika tentu saja ada di Indonesia. Nama-nama seperti Goenawan Mohamad, M Yusuf Kalla, Amien Rais jelas dipengaruhi Bahasa Arab. Albert (Hasibuan) dan Miranda (Goeltom) beraura Barat. Nama Susilo B Yudhoyono beraroma Sansekerta. Nama Kwik Kian Gie berasal dari Cina. Keragaman agama dan kebudayaan kita bahkan juga datang dari negeri-negeri asing.
Realitas yang berbeda itu alamiah saja. Bagai gado-gado yang enak, walau pedas tapi menggairahkan. Tetapi jika dikotomikan dan saling konflik, pluralitas dapat terancam. Karena itu terdengar ajakan berbau solusi: kembalikan ke jati diri bangsa, nasionalisme baru yang bukan Arabisasi dan bukan Amerikanisasi. Tapi nasionalisme baru ini pun terasa semu. Jika harus anti segala yang asing, setelah format ‘’gado-gado’’ telanjur diukir oleh sejarah, rasanya menjadi mustahil.
Konstituante hasil Pemilu 1955 yang demokratis dan liberal, meskipun sarat dengan politik aliran adalah contoh ‘’gado-gado’’ yang menggairahkan itu. Namun, Presiden Soekarno tak suka, lalu ia bubarkan Konstituante, disusul pembubaran Partai Masyumi dan PSI. Belakangan, musik rock and roll, Amerikanisasi masa itu pun dilarang. Orde Baru juga mengoreksi politik aliran dengan azas tunggal Pancasila, setelah membubarkan PKI. Dari berorientasi ideologi beralih ke program, tapi dinodai oleh KKN. Toh, AM Fatwa dan komunitas Tanjung Priok, Komando Jihad dan GPK Warsidi Bandarlampung muncul melakukan resistensi. Gerakan kaum sosialis demokrat dan dianggap kekiri-kirian meski bukan komunisme juga tampil justru di era pengasas-tunggalan.
SEKALI banjir datang, sekali tepian berubah. Terbukti ketika Presiden BJ Habibie mengumumkan sistem multipartai, ratusan partai baru berdiri dan meneguhkan diri dengan pelbagai politik aliran. Alamiah dan historis. Reformasi Habibie yang mengoreksi Orde Baru bagai mengulangi Maklumat Wakil Presiden Nomor X/1945 tentang pembentukan partai politik setelah sempat dilarang di masa fasis Jepang.
Tapi munculnya politik aliran pada Pemilu 1999 dan 2004, nampaknya hanya romantisme Pemilu 1955 dan dijadikan sebagai alat daya pikat massa, identitas dan alat dakwah untuk meraih kursi di parlemen walapun sah saja. Partai yang mengusung nama besar Bung Karno mestinya satu saja. Tapi nyatanya ada PDIP, hingga partai Eros Jarot, Sukmawati dan Rachmawati, walau demokratis belaka. Partai Islam selain PPP juga berdiri, bukan pula karena faktor ideologi. Politik aliran di masa ini pun unik. PKS dan PPP yang partai Islam bisa berkoalisi dengan Partai Demokrat, Partai Golkar, PKB dan PAN yang pluralistis, seperti nampak dalam susunan kabinet. PPP yang Islam dan PDS yang Kristen pernah berteman dengan Partai Golkar dalam Koalisi Kebangsaan. Tapi dalam soal kenaikan harga BBM pada 2005 lalu sebagai implementasi dari liberalisasi ekonomi dan dengan sendirinya sejenis Amerikaniusasi, ternyata PKS dan PAN lebih berhampiran dengan PDIP daripada ke Golkar.
Secara sosiologis, Hizbuz Tahrir, FPI, FBR, MUI dan sejenis di satu kubu meski belum tentu bersekutu, seperti berseteru dengan kelompok masyarakat yang modern dan liberal. Fenomena itu mencuat dalam polemik RUU APP yang dianggap Arabisasi. Isu Amerikanisasi muncul dalam kasus revisi UU Nomor 13/2003, Freeport dan Blok Cepu. Uniknya, peta prokontra bersilih-ganti. Jika PDIP menolak RUU APP dan berseberangan dengan Hizbuz Tahrir tapi dalam soal Blok Cepu, keduanya sependapat.
TIADA kawan dan lawan yang abadi. Metafora ini pernah diluncurkan oleh William Liddle (1992) sebagai ‘’sungai budaya’’. Bagaikan anak-anak sungai yang memisah dari ibunya, kadang bertemu dan pisah lagi. Bedanya dinamika sungai berlangsung alami. Tapi sungai politik selalu dilandasi oleh kepentingan yang berbeda. Arabisasi dan Amerikanisasi pun sesungguhnya diragukan bisa 100 persen menyulap negeri ini. Mempengaruhi, mungkin saja. Bahkan, sudah berlangsung lama. Jangan-jangan, keduanya hanya ‘’momok’’ yang paranoid. Mengapa ‘’Arabisasi’’ dan ‘’Amerikanisasi’’ tidak dianggap sebagai keberbedaan yang indah? Sepanjang demi penguatan nation state, pencerdasan dan pemakmuran rakyat, biarkan sajalah.
Kita ingat sajak Taufiq Ismail berjudul ‘’Berbeda Pendapat’’ yang melukiskan bagaimana Isa Ansyari (Masyumi) dan DN Aidit (PKI) di atas podium bak bertikam-tikaman. Tapi waktu makan siang, mereka duduk satu meja. Bung Karno dan Natsir juga berpolemik keras. Tapi bila keduanya berjumpa, wajah cerah bagai abang dan adik. Begitu juga dengan Wilopo (PNI), Mohammad Roem (Masyumi) dan Kasimo (Katolik) selalu akrab bertegur sapa. ***
Bersihar Lubis, pemerhati sosial politik.
http://www.riaupos.com/web/content/view/12122/1/
