Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Laporan: Arie Luki Hardianti

Bandung-RoL — Aksi mendukung segera disyahkannya draft I RUU APP kembali digelar di Gedung Sate, Selasa (6/6).

Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Ummat Islam Jabar Anti Pornografi dan Pornoaksi (ALUMI) itu berasal dari 43 Ormas, OKP, LSM, DKM, Pesantren dan partai islam. Pada aksinya, massa menuntut agar RUU APP draft I segera disyahkan paling lambat akhir Juni ini.

Ribuan massa itu mulai menggelar demo di halaman Gedung Sate pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB. Khusus massa dari Persis Jabar sebelum datang ke Gedung Sate sudah melakukan longmarch melalui jalan protokol di Kota Bandung, yaitu dari Jalan Viaduct, Jl Wastukencana, Jl Aceh, Jl Merdeka, Jl Juanda, dan berakhir di Gedung Sate.

Tidak seperti biasanya aksi biasanya, di depan Gedung Sata didirikan sebuah panggung. Jadi, setiap tokoh islam beorasi di panggung itu agar bisa terlihat oleh ribuan massa. Ormas islam itu, membawa berbagai spanduk berisi dukungan terhadap RUU APP. Misalnya bertuliskan ‘Awasi revisi RUU APP’, ‘Dukung RUU APP Pertama Tolak RUU APP Kedua’ dan sebagainya.

Tokoh yang memberikan orasi pada aksi damai itu, selain tokoh islam dari NU Jabar, Persis Jabar, Muhammadiyah, Al Irsyd, FUUI, PKS, PBB, SII, HTI, PASI dan ormas lainnya, Gubernur Jabar Danny Setiawan pun ikut berorasi mendukung RUU APP itu segera disyahkan.

Menurut Koordinator Aksi Ustadz Hedi Muhammad, 95 persen umat islam yang ada di Jabar mendukung draft I RUU APP segera disyahkan. Massa, kata dia, justru menolak draft kedua dari RUU APP itu karena sudah tidak sesuai dengan pandangan islam tentang prornografi dan pornoaksi dengan banyaknya pasal yang dihilangkan. Misalnya, pasal 47 yang melarang wanita memperlihatkan dadanya dihilangkan.

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=251201&kat_id=23

Gede Suardana - detikcom

Denpasar - Playboy Indonesia edisi satu telah terbit 7 April lalu. Majalah bulanan ini absen pada Mei menyusul suasana yang tidak kondusif. Pada Juni ini, edisi 2 segera meluncur.

Mengapa Playboy berani terbit lagi? “Ini sikap bahwa dia (Pemred Erwin Arnada) tidak tunduk pada tindakan semena-mena. Kalau menghilang begitu saja, hal ini (kekerasan) akan terus berlanjut,” alasan I Gusti Ngurah Arta, guru spiritual Erwin Arnada, yang merelakan lahannya di Denpasar ditempati kantor Playboy.
Pertimbangan lain adalah setelah memperbandingkan dengan majalah pria sejenis seperti FHM, Popular, dsb.

Menurut Ngurah Arta, pada edisi kedua nantinya Playboy lebih banyak mengangkat hal-hal yang berbau Bali, namun jauh dari seks. “Seperti fenomena Sekeha Teruna-Teruni (karang taruna-red), Jegeg Bagus (semisal abang-none Jakarta-red), sehingga generasi muda di Bali bisa berbicara di tingkat nasional,” tutur Ngurah Arta saat ditemui di kediamannya di Jalan Sukad Citarum, Denpasar, Selasa (6/6/2006).

Ngurah Arta mencontohkan Playboy edisi perdana yang mengangkat kisah Me Tanjung yaitu kisah wanita tradisional di Kabupaten Karangasem, Bali.

Pria yang sudah seperti keluarga dengan Erwin ini menuturkan, sejak sukses mendapatkan izin dari Playboy di AS sana, Erwin dkk untuk menerbitkan Playboy Indonesia yang 70% mengangkat budaya Indonesia. “Isinya benar-benar berbeda dengan Playboy di negara lain,” kata Ngurah Arta.

Ditanya tentang kepindahan kantor Playboy ke Bali, Ngurah Arta juga menegaskan bahwa sejatinya, bos Playboy di AS ingin Playboy Indonesia berbasis di Bali. “Soalnya Bali adalah wilayah internasional,” kata Ngurah Arta.

Namun di awal operasinya, Playboy memilih berada di Jakarta karena kebanyakan awak redaksinya yang berada di Jakarta sudah berkeluarga.(nrl)

Sumber : Detik.com

Gede Suardana - detikcom

Denpasar - Apa kabar Playboy Indonesia? Lama tak terdengar, Playboy ternyata memutuskan untuk boyongan ke Bali. Alamat persisnya di mana? Kalau itu rahasia. Yang jelas, di Denpasar.

Kantor Playboy baru menempati areal seluas 10 are. Jauh sebelum FPI menyerang kantor FPI di Gedung AAF, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada April lalu, Playboy sejatinya sudah berniat pindah ke Bali.

Kantor Playboy di Denpasar menempati lahan milik I Gusti Ngurah Arta. Ngurah Arta-lah yang menawari Pemred Erwin Arnada pindah ke Bali.

Siapa Ngurah Arta? Pria 40-an tahun ini adalah ketua Perguruan Sandi Murti. Dia adalah guru spiritual Pemred Playboy Erwin Arnada. Erwin sendiri adalah murid Perguruan Sandi Murti angkatan ketiga tahun 1992.

“Hubungan kami sudah seperti keluarga,” kata Ngurah Arta sambil menunjukkan foto Erwin Arnada yang tengah berpose bersama anak dan istrinya.

Ngurah Arta menyatakan hal itu saat ditemui di rumahnya di Jalan Sukad Citarum, Denpasar, Selasa (6/6/2006). Ngurah Arta mengaku Playboy diperkenankannya berkantor di lahannya tanpa sewa alias gratis.

Nggak khawatir diserbu lagi oleh mereka yang kontra Playboy? “Ngapain saya khawatir. Kasihan orang cari isi perut kok dibegitukan. Padahal itu hal positif,” sergah Ngurah Arta.

Sumber : Detik.com

Laporan: Maspril Aries

Palembang-RoL –Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bangka Belitung (FUI Babel) akhir pekan lalu berunjuk rasa di Pangkalpinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Babel.

Dalam aksi yang berlangsung damai dihadiri ratusan massa dari berbagai organisasi Islam MUI, DMI, IPHI, BKPRMI, Muhammadiyah, NU, HTI, Aisyiah, Muslimat NU, Fatayat NU, Al-Hidayah, Wanita Syarikat Islam dan Parmusi berunjuk rasa di lapangan Merdeka

Dalam aksi yang mengusung spanduk dan poster, massa FUI Babel menyatakan menolak diberlakukannya ATM kondom di Provinsi Babel. Massa juga mendukung dan mendesak DPR segera mensahkan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Pengunjuk rasa mendukung poster dan spanduk, diantaranya berisi pernyataan, `’Hargailah dirimu jangan dibuka, berantas Pornografi dan pornoaksi'’, `’Pornografi norak deh loe, Kami dukung RUU APP dan perda anti maksiat di Babel'’. Dalam aksi unjuk rasa itu terdengar gema takbir yang diselingi dengan senandung nasyid.

Ketua FUI Drs Hasan Rumata dalam orasinya mengatakan, tujuan diadakannya aksi damai ini adalah untuk mendesak DPR segera mengesahkan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi menjadi undang-undang. `’Kita berharap DPR RI segera mensahkan RUU ini menjadi undang-undang'’, katanya.

Juga ikut berbicara anggota DPRD Usman Zuhri yang menyatakan akan menyampaikan aspirasi umat Islam ini di Bangka Belitung kepada DPR RI. Usman juga mengajak agar anggota DPRD untuk ikut mendukung disahkannya RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. `’Sebagai muslim anggota dewan yang di DPR wajib mengesahkan RUU ini, jika mereka tidak mau dipertanyakan ke-Islamannya'’, ujarnya.

Usman Zuhri juga menegaskan, jika kelak RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi telah disahkan menjadi undang-undang maka tidak menutup kemungkinan dengan mengacu UU tersebut bisa dibubarkan Peraturan Daerah (Perda)

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=250919&kat_id=23

Bandung-RoL — Aksi unjukrasa mendukung segera disahkannya Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) menjadi undang-undang kembali terjadi di Kota Bandung, Selasa.

Aksi demo sekitar tiga ratus simpatisan dan aktivis berbagai organisasi massa (Ormas) Islam itu dilakukan di Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate (Gedung Pemprov Jabar) dan DPRD Jabar. Pada kesempatan itu sejumlah pimpinan Ormas Islam menyampaikan orasinya, antara lain KH Idad dan KH Drs Jaja Zakaria.

Selain itu tampil pula Ustadz Hari Mukti, mantan penyanyi rock dari Cimahi yang kini menjadi muballig. Baik KH Idad, KH Jaja Zakaria maupun Hari Mukti dalam orasinya menekankan pentingnya RUU APP untuk segera disahkan menjadi undang-undang dalam upaya menjaga moral bangsa yang dari hari ke hari menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan.

Menurut mereka, moral bangsa akan semakin terpuruk dan semakin rusak bila RUU APP tidak sampai disahkan menjadi undang-undang, sehingga bagian terbesar Ummat Islam sangat mendukung undang-undang tersebut. “Kami segenap ummat Islam di Jawa Barat sangat mendukung pelaksanaan Undang-undang APP”, kata para pembicara. Sejumlah petugas kepolisian tampak berjaga-jaga selama berlangsungnya aksi demo tersebut. Sementara itu arus lalulintas yang melewati Jalan Dipenogoro tersendat akibat adanya aksi unjukrasa itu. antara/pur

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=251167&kat_id=23

Draf revisi sudah lebih bagus dan akomodatif.

MINAHASA — Pria yang dijuluki Presiden Penyair Indonesia, Soetardji Calzoum Bachri, mengatakan pentingnya Indonesia memiliki Undang-undang Antipornoghrafi dan Pornoaksi (UU APP). Sebab, suatu bangsa yang tak punya hukum atau peraturan mengenai hal itu akan anarkis.

Setelah mempelajari draf RUU APP, Sutradji menilai, beberapa klausul dalam draf awal RUU ini sudah bagus dan harus dibaca oleh mereka yang menolak. ‘’Mungkin yang perlu diperbaiki adalah istilah pornografi itu sendiri yang kurang tepat. Mestinya yang pertama-tama diberikan dalam RUU ini adalah suatu kelembutan, suatu eufemisme, sehingga judulnya bukan pornografi tapi RUU tentang Kelayakan atau Kepantasan/Kepatutan di Muka Umum,'’ kata Tardji, di Jakarta, Senin (65/6), seperti dikutip Antara.

Tardji menambahkan, RUU itu sudah memadai dan mengakomodasi aspirasi mereka yang menolak. ‘’Sudah mencantumkan Pasal Pengecualian (Bab III, Pasal 34- pasal 36). Misalnya pornografi dikecualikan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan atau pendidikan, untuk keperluan pengobatan gangguan kesehatan, dan kesenian,'’ katanya.

Dalam draf RUU ini juga dicantumkan bahwa pelarangan pornoaksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 25-32 dikecualikan. Yaitu untuk cara berbusana dan/atau adat istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritual keagamaan atau kepercayaan, kegiatan seni, olahraga, atau tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan.

Harus disahkan
Secara terpisah, Ketua DPR Agung Laksono menegaskan, DPR akan tetap memperjuangkan pengesahan RUU APP. Ini untuk mengatasi kegelisahan masyarakat atas maraknya pornografi dan pornoaksi. ‘’RUU ini tetap harus disahkan karena sudah kita putuskan dalam paripurna DPR,'’ kata Agung Laksono, kemarin, menjawab peserta Pelatihan Instruktur Perkaderan Partai Golkar Minahasa, Sulawesi Utara, yang memprotes masalah RUU APP.

Agung mengingatkan, munculnya gagasan melahirkan RUU APP didorong oleh makin maraknya pornografi di media cetak, elektronik, maupun perilaku keseharian. ‘’Keresahan ini ditangkap DPR sehingga berinisiatif membuat RUU APP. Sebab kegelisahan harus segera diatasi, bukan didiamkan saja,'’ katanya.

Keberadaan RUU APP, lanjut Agung, tidak berarti menafikan kebhinekaan. Pansus, justru telah bertindak sangat demokratis dengan mendengar masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki substansi RUU APP. ‘’Mereka (yang menolak) belum membaca draft RUU APP yang baru sehingga menganggap lahirnya UU ini memaksa orang memakai jilbab atau memaksa orang Papua meninggalkan koteka. Padahal sebenarnya tidak seperti itu,'’ jelas Agung.

Ia meminta penyusunan RUU itu tidak terburu-buru dan substansinya bisa diterima seluruh elemen masyarakat oleh aksi penolakan RUU APP yang sudah diseret-seret ke persoalan suku, agama, maupun etnis. ‘’Kekhawatiran bahwa RUU APP adalah islamisasi, tidak benar,'’ ujar Agung.

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=251096&kat_id=6