Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Surabaya-RoL– Anggota FPDIP DPR RI L Soepomo menyatakan, fraksinya memang menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP), asalkan RUU itu tidak mengatur cara berpakaian.

“Kita tidak mungkin menghentikan pembahasan RUU APP, tapi pembahasan itu bukan berarti tanpa kompromi, sebab alam demokrasi memang mengharuskan ada kemajemukan. Kemajemukan itu-pun, memerlukan persatuan dengan mencari kesamaan kita,” ujarnya di Surabaya, Minggu.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jatim itu, mengemukakan hal tersebut di sela-sela Pawai Budaya Bhinneka Tunggal Ika dari Taman Budaya Gentengkali ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya yang diikuti 200 tokoh adat dan seniman dari 33 propinsi se-Indonesia.

“Dari 93 pasal RUU yang ada, kami sebenarnya menyetujui 17 pasal, tapi kemudian dilakukan pembahasan dari awal lagi dan akhirnya diurai menjadi 32 pasal. Intinya, kita sepakat untuk melindungi anak, perempuan, pers, dan sebagainya,” ujarnya.

Namun, tegasnya, pihaknya tidak menyetujui pasal-pasal RUU APP yang tidak kaitannya dengan hak, seperti mengatur cara berpakaian.

“Jadi, kita setuju dengan rumusan yang betul-betul menyinggung soal pornografi-nya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, RUU APP saat ini dibahas ulang dan telah disepakati menjadi RUU Pornografi dan Pornoaksi (PP), sehingga istilah “anti” dihilangkan. Pasalnya, pengaturan dalam RUU adalah masalah pornografi-nya, bukan masalah lainnya, paparnya.

Secara terpisah, Ketua Pansus RUU APP, Drs H Balkan Kaplale di sela-sela menghadiri Musda I Partai Demokrat di Surabaya (25/6) mengakui, pembahasan RUU APP di DPR RI memang telah mengalami kemajuan dengan ikut sertanya Fraksi PDIP dan Fraksi PDS.

“Sekarang sudah masuk pembahasan tim perumus kedua yang sudah diikuti 10 fraksi. Tadinya, dua frakksi berada di luar, tapi sekarang semua fraksi ikut membahasnya, karena itu diperkirakan sampai akhir Juni sudah menyelesaikan draft kedua dan Juli sudah masuk pada pembahasan surat kepada Presiden,” ungkapnya.

Menurut Balkan, bila sepuluh fraksi sudah membahas, maka berarti tidak perlu voting lagi.

“Dulu kami kira ada voting, ternyata tidak ada voting. Karena itu, saya berkali-kali mengimbau agar mereka yang kontra membaca naskahnya termasuk Ny Sinta Nuriyah,” ujarnya, menegaskan.

Tim Perumus terdiri dari 18 orang yang dipimpin lima orang terdiri dari Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PPP dan PKS, sedangkan anggotanya 13 orang, yakni Golkar tiga orang, Fraksi PDIP dua orang, sedangkan sisanya satu-satu. antara/pur

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=253714&kat_id=23