Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Laporan RUDY RIWUKAHO

Kupang, NTT Online - Pemerintah NTT pada prinsipnya sangat mendukung adanya aturan yang bersifat membatasi hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kemerosotan moral. Namun pemerintah NTT mengharapkan agar RUU APP hendaknya dapat dikaji secara arif.

Demikian juru bicara Setprov NTT Eduard Gana saat ditemui NTT Online‚ di ruang kerjanya Rabu (24/5). Dia ditemui untuk dimintai ketegasan sikap pemerintah NTT soal muncul dualisme pendapat di kalangan masyarakat NTT antara dukung dan tidak mendukung kehadiran RUU APP.

Pada dasarnya kata Gana pemerintah NTT sangat menghargai ruang pribadi dari masing-masing warganya karena hal itu merupakan hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk pemerintah. Bertolak dari pemikiran seperti itu maka pemerintah NTT akan terus mendorong institusi keluarga dan institusi agama untuk berperan lebih aktif dalam meminimalisir dan bahkan meniadakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemerosotan moral serta mengharapkan agar kedua institusi ini dapat lebih memberikan pencerahan yang berhubungan dengan moral pribadi dan moral sosial dari anggota-anggotanya

Dilain pihak tambah Eduard Gana pemerintah NTT juga meminta kepada DPR RI melalui Pansus RUU APP agar dapat memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh aspirasi komponen bangsa agar saat pengambil kebijakan bisa arif dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kekayaan budaya lokal yang telah menjadi ciri ke-Indonesiaan.

“Satu contoh di NTT misalnya orang Sumba kalau dia menari kainnya dililit sampai ke dada kemudian orang Sabu kalau bertemu di jalan saling berciuman apa ini bisa disebut pornoaksi kan tidak karena ini budaya kita di NTT,” jelas dia.

Menyangkut kesan RUU tersebut cenderung masuk ke ruang privat dari masing-masing warga negara mengingat urusan moral adalah kewenangan lembaga keluarga dan lembaga keluarga bukan menjadi urusan Negara, Eduard Gana mengatakan sejak dahulu pemerintah NTT sudah bersikapnya bahwa hal-hal yang berhubungan dengan internal pribadi dan rumah tangga dari warga masyarakat tidak boleh dimasuki oleh Negara yang boleh dimasuki oleh negara adalah negara wajib memberikan kesejahteraan dan menjunjungung tinggi hak asasi warga negaranya serta wajib memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman. Contohi Bali.

Menyangkut dengan perlunya pemerintah NTT meniru sikap pemerintah Bali dimana Gubernur bersama Ketua DPRD Bali mendatangi Jakarta dan menyampaikan sikap tegas untuk menolak RUU tersebut nantinya diberlakukan di Bali, Eduard Gana dengan diplomatis mengatakan bagi pemerintah Bali jika RUU itu dijadikan UU dan diberlakukan di provinsi itu maka bisa dipastikan kalau pendapatannya dari sektor pariwisata akan anjlok.

Namun dia mengatakan untuk NTT sikap seperti itu tentu masih harus dibicarakan di tingkat pemeRIntahan NTT. “Tetapi apabila RUU APP tersebut disahkan menjadi Undang-Undang dan ternyata sangat merugikan rakyat NTT maka bukan tidak mungkin sikap tegas berupa penolakan dapat diambil pemeRIntah bersama DPRD NTT”, tandasnya.

Sumber asli: ntt-online.org