Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Presiden bisa dianggap memberi perlindungan politis kepada Playboy.

JAKARTA — Komitmen dan janji-janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menegakkan moralitas dan memberantas pornografi kini diuji. Komitmen dan janji-janji yang diucapkannya dalam kampanye itu kini berhadapan dengan kenyataan bahwa pengelola majalah Playboy adalah orang dekatnya.

Anggota DPR dari Fraksi PPP, Lukman Hakim Saifuddin, menilai citra Presiden Yudhoyono akan berpengaruh begitu publik mengetahui penerbit Playboy adalah orang dekat Presiden. Apalagi, Presiden sudah telanjur berjanji bila terpilih dia akan memberantas pornografi dan menegakkan moralitas.

‘’Jadi istilahnya janji itu sekarang kita tagih. Presiden harus mengambil special approach terhadap Ponti Corulus. Masyarakat luas sekarang ingin bukti, bukan janji lagi. Nah sekarang inilah ujiannya,'’ kata Lukman yang juga anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum dan HAM di Jakarta, kemarin.

Lukman menilai sepak terjang Playboy sudah sangat nekat. Kendati mendapat penentangan luas, majalah yang terkenal karena memampang model-model perempuan telanjang itu tetap saja terbit. Karena itu, agar keresahan tak meluas, dia menilai tindakan perlu diambil.

Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Politik An Nashr, Munarman, menilai sulitnya pemberantasan Playboy memang telah menerbitkan kecurigaan ikon pornografi itu mendapat perlindungan politis. Dan karena Ponti Carolus, adalah anggota tim sukses Yudhoyono, kecurigaan pun mengarah ke Istana. ‘’Apalagi hingga edisi ketiga sekarang ini Playboy aman-aman saja, tenang-tenang saja, bahkan tampil lebih berani,'’ kata mantan ketua YLBHI, itu.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Slamet Effendi Yusuf, mendesak polisi bertindak tegas terhadap Playboy dan pengelolanya. ‘’Ada apa sih dengan Ponti Corolus? Kok dia nekat benar. Apakah dia punya begitu banyak uang, atau punya beking yang sangat luar biasa? Saya benar-benar tak paham,'’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua Departemen Data Majelis Mujahidin, Fauzan Al Anshari, menilai secara moral Presiden memang harus bertanggung jawab terhadap terbitnya Playboy. ‘’Ini bukan soal hukum saja. Ini soal politik yang serius. Tindakan tegas tegas dari Presiden harus dilakukan karena proses hukum berjalan sangat lamban,'’ ujarnya. Fauzan menilai merupakan sebuah ironi karena dalam periode kepemimpinan Yudhoyono-Jusuf Kalla Playboy bisa terbit. Padahal di masa kepemimpinan presiden sebelumnya hal serupa tak pernah terjadi.

Di tempat terpisah, Panglima Laskar Jihad, Ustadz Ja’far Umar Thalib menyampaikan dua pilihan untuk pemerintah soal Playboy. ‘’Pemerintah atau umat Islam yang akan bertindak. Jelas Playboy bykan industri pers, tapi industri seks,'’ tandasnya. Dia menilai Playboy merupakan provokasi.

Sementara itu, Partai Demokrat (PD) menolak dikait-kaitkan dengan aktivitas Ponti Carolus yang menerbitkan Playboy. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengatakan Ponti Carolus tak terlibat lagi di PD. Setelah gagal terpilih sebagai anggota legislatif dalam pemilu, Mubarok mengatakan Ponti tak terlibat lagi di PD. ‘’Pengurus pun tidak,'’ kilahnya. Karena tak punya kaitan lagi, Mubarok mengatakan PD tak bisa berbuat apa-apa lagi dalam menyikapi Ponti dan Playboy.uba/osa/dip
( )

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=258244&kat_id=6