Dukung RUU Anti Pornografi & Pornoaksi

Laporan: R Rekotomo

Jakarta-RoL– Dua bulan setelah terbitnya edisi perdana majalah Playboy Indonesia (PI) yang sempat menimbulkan banyak kecaman dari berbagai kalangan masyarakat, PT Velvet Silver Media (VSM) yang menjadi penerbit Majalah PI, kembali meluncurkan edisi keduanya yang dicetak sebanyak 100.000 eksemplar.

Tidak seperti edisi pertama PI yang menampilkan model Indonesia Andhara Early, dalam edisi keduanya kali ini sampul majalah itu memajang model asal Prancis, Dorianne Amar. Kantor majalah berlogo kelinci berdasi yang sebelumnya berada di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan dan sempat dirusak oleh sekelompok massa bersorban beberapa waktu lalu itu, kini dipindahkan ke Denpasar, Bali.

Erwin Arnada, Pemimpin Redaksi Playboy Indonesia dalam editorial PI edisi kedua berjudul “Demokratis + Bali” menyebutkan bahwa pemindahan kantornya ke Bali itu karena pertimbangan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

Menanggapi munculnya kembali majalah Playboy yang bahkan semakin bebas diperjualbelikan itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi menyesalkan terbitnya majalah itu.”Saya menyesalkan terbitnya edisi ke dua Playboy. Ini kan namanya memancing kemarahan, tapi nanti kalau ada yang marah maka yang disalahkan yang marah,” katanya.

Dia mengimbau agar tidak ada aksi kekerasan jika ada pihak yang tidak setuju dengan terbit majalah itu. Kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan.”Unjuk rasa boleh tapi jangan sampai mengambilalih tugas aparat yang berwenang,” kata mantan calon Wakil Presiden pada Pemilu 2004 itu. Namun, kata dia, aksi kekerasan itu jangan hanya diidentikkan dengan memecahkan kaca saja, karena penghinaan terhadap agama atau nabi juga sesungguhnya termasuk salah satu aksi kekerasan spritual.

Saat ditanya mengenai industri pornografi di Indononesia, Hasyim mengatakan, industri pornografi di Indonesia sudah melampaui batas. “Sudah kelewatan dan yang untung hanya industrinya saja, generasi muda rugi. Anehnya, yang mati-matian menentang pengaturan tersebut justru generasi muda. Mereka dimanfaatkan dengan baik tetapi tidak sadar,” ujarnya.

Ketua PWI Pusat, Tarman Azzam, mengatakan, pihaknya menolak majalah Playboy versi Indonesia sebagai salah satu produk pers melainkan produk industri seks sehingga hukum pers tidak dapat dikenakan terhadapnya dan majalah ini harus dicabut dari rumpun pers Indonesia.”Sebagai produk industri seks maka Playboy tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum pers,” katanya.

Dijual Bebas
Menurut Erwin, pada edisi kedua ini PI juga hanya akan dijual di lokasi-lokasi tertentu dan tidak akan diedarkan di sembarang tempat seperti di lapak-lapak dan perempatan lampu merah. Namun faktanya, majalah itu ternyata bisa didapatkan dengan mudah di sejumlah agen koran dan majalah, bakan diasong di sejumlah perempatan jalan di ibukota.”Ada kok agen yang jual Playboy di kawasan Senen, waktu edisi kedua terbit saya lihat majalah itu” kata Ani, seorang mahasiswi yang sedang menunggu bus di halte busway Pasar Baru Jakarta.

Menurut Ani, dia tidak menyangka kalu PI edisi kedua ini bisa terbit lagi. “Saya kira setelah dulu mendapat kecaman masyarakat majalah itu tidak akan terbit lagi, nggak taunya muncul lagi” katanya. Ani menambahkan, para pengelola PI itu jeli dalam menyiasati situasi dengan taktik memindahkan kantornya ke Bali.”Saya sama sekali tidak menyangka kalau mereka punya strategi memindahkan markasnya ke Bali, mereka cerdik juga” ujarnya.

Ani sendiri tidak setuju dengan penerbitan majalah Playboy Indonesia dan berharap agar pemerintah bisa bertindak tegas dengan menghentikan penerbitan majalah itu.”Tapi, tindakan itu harus dari pemerintah, jangan dari pihak lain yang tidak berwenang. Penindakan itu tidak hanya terbatas playboy saja tapi juga majalah-majalah lain yang berbau porno,” katanya.

Sementara Ade, seorang karyawan sebuah toko di kawasan Senen, mengatakan meski kantor Majalah Playboy dipindahkan ke Bali hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.”Saya baca di koran ternyata masih banyak tokoh dan anggota dewan yang mengecam terbitnya majalah itu, belum lagi nanti ada ancaman demo dan sweping dari beberapa ormas,” katanya.

Ade berpendapat, peristiwa penolakan dalam bentuk unjuk rasa seperti yang terjadi saat penerbitan edisi perdana PI dulu pasti akan terulang lagi. “Saya yakin kelompok masyarakat yang dulu menentang pasti akan turun ke jalan lagi,” katanya.Ade yang sempat melihat isi Majalah Playboy milik temannya itu mengatakan bahwa sebenarnya masih banyak majalah dan tabloid yang lebih vulgar dari PI.

Lebih Vulgar
“Mungkin faktor nama playboy itu yang menjadi penyebab banyak kalangan yang menolaknya, kalau mau jujur sebenarnya masih banyak majalah dan tabloid lain yang beredar dipasaran dengan tampilan yang lebih vulgar,” katanya.

Senada dengan Ade, Iwan, seorang awak metromini di Terminal Senen mengatakan kalau majalah itu namanya bukan playboy pasti tidak akan ada masalah.”Coba namanya Senenboy, yang isinya persis seperti majalah Playboy Indonesia pasti nggak ada ribut-ribut dan demo-demoan” katanya.

Terlepas dari isinya, pemakaian nama Playboy yang digunakan oleh pengelola majalah PI sepertinya menjadi masalah juga. “Soalnya ketika kita bicara playboy pasti yang terpikir adalah porno, playboy kan sudah terkenal di dunia sebagai majalah porno,” kata Tina, karyawati sebuah toko di kawasan Pasar Baru.

Menurut Tina, walaupun isi majalah PI tidak porno tapi pikiran orang pasti akan terbayang tentang hal-hal pornografi. “Waktu sekolah dulu saya sudah dengar tentang majalah Playboy, teman-teman sering ngomongin itu. Tapi saya belum pernah melihat seperti apa majalah Playboy asli, cuma yang saya tahu kalau itu majalah porno dan image itu terbawa sampai sekarang,” katanya. Tina berpendapat, dia tidak yakin jika edisi kedua PI ini akan mampu terjual seperti saat edisi perdananya dulu. “Kalau isi edisi kedua masih seperti dulu, saya pikir orang tidak akan seantusias seperti dulu” katanya.

Bahkan untuk ke depannya, Tina meragukan apakah majalah ini akan mampu bertahan jika isi tetap demikian karena adanya persaingan pasar.”Mereka yang pengen liat gambar-gambar panas, pasti nggak akan beli lagi, karena kan masih banyak majalah lain yang lebih ‘hot’,” katanya. Pertanyaannya akankah PI mati secara alami setelah pasar menyingkirkannya atau karena protes dari kalangan yang tak sabar melihatnya. antara/mim

http://republika.co.id/online_detail.asp?id=251730&kat_id=23

Jakarta-RoL — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi menyesalkan terbitnya majalah Playboy edisi ke dua.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Hasyim Muzadi kepada wartawan sebelum menerima anugerah “Piagam Kemitraan Luar Biasa” dari Duta Besar Amerika Serikat (AS) B. Lynn Pascoe di Jakarta, Jumat. “Saya menyesalkan terbitnya edisi ke dua Playboy. Ini kan namanya memancing kemarahan, tapi nanti kalau ada yang marah maka yang disalahkan yang marah,” katanya.

Saat ditanya mengenai aksi kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah pihak pada unjuk rasa, Hasyim mengatakan aksi kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan. “Unjuk rasa boleh tapi jangan sampai mengambilalih tugas aparat yang berwenang,” katanya.

Namun, kata dia, aksi kekerasan itu jangan hanya diidentikkan dengan memecahkan kaca saja, karena penghinaan terhadap agama atau nabi juga sesungguhnya termasuk salah satu aksi kekerasan spritual. Saat ditanya mengenai industri pornografi di Indononesia, Hasyim mengatakan, industri pornografi di Indonesia sudah melampaui batas.

“Sudah kelewatan dan yang untung hanya industrinya saja, generasi muda rugi namun anehnya yang mati-matian menentang pengaturan tersebut justru generasi muda, mereka dimanfaatkan dengan baik tetapi tidak sadar,” ujarnya. Mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP), Hasyim mengatakan UU APP hendaknya ada untuk memberikan keseimbangan moral.

“Tapi orang-orang salah, mereka pikir dengan adanya RUU APP nanti orang-orang tidak pakai kerudung ditangkap,” ujarnya.RUU APP, kata dia, hendaknya menjadi perhatian jangan semata-mata membela industri pornografi.

“Namun, karena dunia bukan surga maka industri itu tetap harus diberi tempat, semua negara juga seperti itu, bahkan Amerika Serikat yang katanya negera paling liberal tapi justru malah sangat ketat membatasi peredaran produk pornografi. Asal diberi tempat harusnya sudah cukup,” katanya.

Ketika ditanya mengenai maraknya kemunculan sejumlah peraturan daerah anti pelacuran, maksiat dan minuman keras, Hasyim mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang baru. “Kenapa orang-orang harus ribut mengenai itu, bukankah di KUHP juga sudah dilarang yang namanya pelacuran dan minuman keras,” katanya.

Hari Rabu lalu (7/6), dari kantor redaksinya yang baru di Denpasar, Bali, edisi ke dua majalah Playboy diterbitkan, setelah dua bulan yang lalu menerbitkan edisi perdananya yang menimbulkan protes di kalangan masyarakat. Sama halnya dengan terbitnya edisi perdana Playboy versi Indonesia, beredarnya majalah Playboy edisi dua juga menuai protes berbagai kalangan.

Sementara itu pada kesempatan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Sofyan A. Djalil, meminta fatwa Dewan Pers sehubungan dengan terbitnya majalah Playboy edisi ke dua. “Saya akan datang lagi ke Dewan Pers, meminta fatwa, apakah Playboy merupakan produk pers atau bagian dari bisnis pornografi,” katanya di Jakarta, Kamis (8/6).

Bila kemudian Dewan Pers menyatakan majalah Playboy edisi dua adalah bagian dari bisnis pornografi, maka Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akan meminta pihak berwajib untuk mengambil tindakan dan menutup majalah Playboy versi Indonesia.

Menurutnya, jika Playboy oleh Dewan Pers dianggap sebagai produk pers, maka Depkominfo tidak akan bisa melakukan tindakan apa-apa, tapi bila yang terjadi sebaliknya, maka Playboy dapat ditutup dan pemiliknya bisa ditahan. “Saya sudah mengirim surat kepada Dewan Pers sehubungan dengan terbitnya Playboy edisi dua, namun hingga kini belum ada tanggapan dari mereka,” tambahnya.

Namun, menurut Menkominfo, saat ini paling tidak yang dapat segera dilakukan adalah membereskan masalah distribusi majalah berlogo kelinci tersebut.”Menjual majalah Playboy di persimpangan jalan sama sekali tidak dibenarkan, sangat berisiko, terutama sekali bagi anak-anak di bawah umur dan para penjual yang menjajakannya di persimpangan lampu merah jalanan,” tegasnya.

Untuk itu, Sofyan A. Djalil mengatakan, dirinya akan meninjau lebih lanjut apakah Depkominfo dapat memperoleh kewenangan untuk mengatur masalah pendistribusian Playboy versi Indonesia, sehingga tidak lagi dijual bebas di sembarang tempat. antara/pur

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=251690&kat_id=23

Nurfajri Budi Nugroho - detikcom

Jakarta - Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan, RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) bukan merupakan kepentingan dari agama dan kelompok tertentu. Kehadiran RUU APP juga bukanlah untuk mengakomodasi kepentingan kelompok mayoritas tertentu.

“Tidak ada ayat-ayat dari kitab suci tertentu yagn dinukil dalam RUU ini. Yang mengusung RUU ini juga bukan dari partai Islam semata. Ketua Pansusnya juga bukan dari partai Islam,” ujar Hidayat saat menerima Aliansi Bhinneka Tunggal Ika, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2006).

Hidayat berharap, kelompok-kelompok yang berbeda pandangan bisa melepaskan sekat-sekat yang ada. Maksudnya, harus dihindari adanya pengelompokan yang kaku, sehingga mempersulit penyelesaian pertentangan antara kelompok-kelompok tersebut.

“Pengelompokan ini harus dihindari agar kita bisa duduk bersama, dan bisa membahasnya dengan nyaman,” harap pria asal Klaten ini.

Dia juga berharap masyarakat tidak melakukan penafsiran-penafsiran yang justru akan membuat keadaan semakin sulit. Dia mencontohkan, adanya penafsiran jika RUU ini diberlakukan, maka akan ada kewajiban bagi wanita untuk mengenakan jilbab atau upaya Arabisasi.

“Padahal tidak ada satu huruf pun dalam RUU ini yang menyatakan hal
tersebut,” tegas dia.

Sementara itu koordinator rombongan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika, Ratna Sarumpaet menyatakan, keprihatinannya atas maraknya pornografi di negeri ini. Dia menyesalkan, banyaknya tayangan yang mengumbar materi pornografi di televisi.

“Kita bisa lihat di atas jam 11 malam pornografi hadir di ruang keluarga kita. Di sana dibahas tentang pelacuran. Padahal tidak ada orang yang ingin menjadi pelacur,” ujarnya sedih.

Kepada Hidayat, Ratna mempertanyakan siapakah pihak yang seharusnya
menindak adanya tayangan-tayangan tersebut. Sebab menurut penilaiannya, semua pihak seolah diam dan tidak melakukan apa-apa.

“Siapa yang harus bertanggung jawab. Kenapa ini tidak ditindak,” tanya Ratna.(zal)

Sumber : Detik.com

Jakarta-RoL– Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma`ruf Amin, meminta semua pihak tidak lagi mudah mengancam akan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hanya karena masalah-masalah tertentu.

“Sekarang orang mudah sekali mengancam keluar dari NKRI hanya karena masalah tertentu misalnya ada RUU antipornografi, seolah NKRI hanya seperti main-main,” kata Kyai Nahdlatul Ulama tersebut di Jakarta, Kamis.

Padahal NKRI adalah kesepakatan bangsa Indonesia sebagai ikhtiar untuk menyatukan diri sejak 60 tahun lalu dan sudah merupakan upaya final bangsa ini, katanya.

Dikatakan Ma`ruf, masalah NKRI juga menjadi salah satu rekomendasi hasil keputusan Ijtima` Ulama di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, pada 26 Mei 2006 yang dihadiri lebih dari seribu ulama yang membahas tiga inti permasalahan yakni kebangsaan, kekinian dan peraturan perundangan.

Diputuskan bahwa karena wilayah NKRI dihuni oleh penduduk yang sebagian besar beragama Islam, maka umat Islam wajib memelihara keutuhan NKRI dan menjaganya dari segala bentuk upaya separatisme (pemisahan diri) dari siapapun dan dengan alasan apapun.

Bagi umat Islam, ujarnya, NKRI selain untuk mengikat seluruh elemen, mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, juga demi memelihara keluhuran agama.

Dalam pandangan Islam, lanjutnya, upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bersama itu termasuk “bughat” yang hukumnya haram dan wajib diperangi oleh negara.

Setiap orang, kelompok, organisasi, atau lembaga yang melibatkan diri secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan dalam aktivitas yang mengarah pada separatisme dari NKRI termasuk bughat.

Dengan demikian, ujarnya, dalam rangka menghindari adanya pengkhianatan atau separatisme, negara wajib melakukan upaya nyata menciptakan rasa adil, aman, sejahtera termasuk penyadaran terhadap elemen yang cenderung melakukan tindakan separatisme.

“Kalau masalahnya pemerintah tak becus menciptakan kesejahteraan, tak adil, atau bahkan menindas, jangan negara yang menjadi sasaran ancaman keluar dari NKRI, tapi pemerintahnya yang diprotes. Apalagi masalah yang tak terkait dengan pemerintahan,” katanya. antara/pur

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=250506&kat_id=23

Nurfajri Budi Nugroho - detikcom

Jakarta - Penerbitan majalah Playboy Indonesia edisi kedua dinilai hanya akan menambah masalah baru. Padahal, saat ini bangsa Indonesia tengah dilanda kesulitan yang bertubi-tubi.

“Kalau sampai terbit maka saya sangat menyesalkan. Kenapa harus sampai menambah masalah baru. Kondisi kita sekarang baru tertimpa musibah,” ujar Ketua MPR Hidayat Nur Wahid usai menerima Aliansi Bhinneka Tunggal Ika, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2006).

Dia berharap, para pengelola majalah tersebut bisa lebih bijak dalam bersikap. Penerbitan majalah tersebut untuk edisi yang kedua, dinilainya akan membuat kegaduhan semakin menjadi-jadi di negeri ini.

“Adanya penolakan kemudian akan menghadirkan kegaduhan-kegaduhan di tingkat warga. Apakah ini bijak? Lebih bijak kalau kita saling menjaga dan prihatin dengan keadaan seperti saat ini,” tutur pria Jawa ini.

Sebelumnya, sejumlah kalangan DPR juga menyayangkan sikap pengelola majalah Playboy yang akan menerbitkan edisi majalah tersebut di Bali. Playboy Indonesia dinilai tidak mau belajar dari pengalaman buruk.(zal)

Sumber : Detik.com

Playboy Edisi II Terbit, DPD Minta Polisi Segera Menindak

Nurfajri Budi Nugroho - detikcom

Jakarta - Kecaman penerbitan Playboy edisi kedua terus bergulir. Setelah kalangan DPR kali ini datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPD meminta, aparat keamanan bertindak cepat merespon ke-ngeyelan pihak penerbit ini.

“Saya sangat menyesalkan sikap arogansi penerbit Playboy yang tetap nekad meski banyak protes. Saya harap aparat kepolisian segera mengambil tindakan sebelum terjadi main hakim sendiri oleh masyarakat,” kata anggota DPD dari Jawa Timur, Mudjib Imron pada detikcom di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (7/6/2006).

Menurut Mudjib, Polisi bisa mengenakan pasal 282 dan 283 KUHP tentang kesusilaan untuk merespon penerbitan majalah Playboy edisi kedua ini. Jika polisi tidak segera bersikap, dikhawatirkan protes masyarakat akan berujung pada tindakan anarkis terulang lagi.

“Kalau aparat kita melakukan pembiaran, masyarakat akan bergerak sendiri-sendiri. Kalau terjadi anarkisme, ya polisi yang salah,” ujarnya.

Tekait pemindahan kantor Playboy ke Bali, wakil masyarakat Jatim di DPD ini menilai sebagai bentuk sikap keras kepala. Seharusnya, banyaknya protes dari masyarakat terutama umat Islam dijadikan pelajaran untuk saling mengharga.

Meskipun pindah ke Bali, tidak berarti akan lepas dari protes, karena Bali juga bagian dari teritorial Indonesia. “Ini adalah bukti bahwa majalah Playboy tidak lagi menghargai perasaan kelompok mayoritas yang kontra penerbitannya,” tambah Mudjib.

Mudjib meminta, penerbit Playboy memahami bahwa media tidak sekedar sebagai alat hiburan, tapi juga ada fungsi edukasi, kontrol sosial dan perekat sosial. “Penyiaran itu tidak hanya hiburan. Tapi juga perekat dan kontrol sosial. Tolonglah dipahami, jangan hanya berfikir bisnis” pintanya.(zal)

Sumber : Detik.com

HTI: Pemerintah Harus Tindak Tegas Playboy & Media Syur

Iqbal Fadil - detikcom

Jakarta - Pengurus DPP Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) Farid Wadjdi meminta pemerintah segera bertindak tegas atas terbitnya Majalah Playboy Indonesia edisi 2 dan juga media ‘panas’ lainnya. Dia khawatir akan terjadi konflik horizontal di masyarakat jika hal itu dibiarkan.

“Kita minta pemerintah segera bersikap. Perketat perizinan atas penerbitan majalah-majalah atau tabloid-tabloid yang kental dengan nuansa pornografi dan pornoaksi,” kata Farid di sela aksi demonstrasi di depan Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (7/6/2006).

Saat ini peredaran majalah-majalah tersebut semakin marak di pasaran baik di toko-toko maupun pedagang kaki lima. Hal itulah yang dikhawatirkan akan merusak generasi muda.

Konflik horizontal bisa saja muncul karena masalah Playboy bukan hanya masalah moral, namun juga menyangkut tanggung jawab masyarakat. “Ini sudah menjadi masalah politis dan pemerintah harus bersikap tegas,” ujarnya.

Farid meminta kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama di masing-masing daerah untuk memonitor keberadaan Majalah Playboy.

HTI sendiri tidak akan melakukan sweeping. Namun dia yakin akan ada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukannya.(san)

Sumber : Detik.com

Kalangan DPR Sesalkan Penerbitan Edisi Kedua Playboy

Muhammad Nur Hayid - detikcom

Jakarta - Kalangan DPR menyayangkan sikap ngeyel pengelola majalah Playboy Indonesia yang tetap menerbitkan edisi kedua. Playboy dinilai tidak belajar dari pengalaman buruk.

“Kita sesalkan kenapa pengelola Playboy tidak belajar dari pengalaman masa lalu. Kenapa tidak bisa menahan diri,” kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Ida Fauziah kepada detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2006).

Manurut Fauziah, saat ini yang perlu dilakukan adalah mengawasi peredaran majalah pria dewasa tersebut. Manajemen distribusi Playboy harus lebih diperbaiki. Majalah tersebut jangan sampai mudah diakses di sembarang tempat.

“Ini untuk menghindari efek negatif jika dibaca oleh orang-orang yang belum cukup umur. Pemerintah juga harus lebih tegas menyikapi hal ini sebelum menimbulkan protes masyarakat yang anarkis,” tukas Ida.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua FPAN Djoko Susilo. Menurut Djoko, seharusnya pengelola Playboy menunda sampai situasinya benar-benar memungkinkan. Berkaca dari pengalaman yang ada, penerbitan Playboy belum bisa diterima masyarakat.

“Saya tentang pornografi dan pornoaksi. Playboy juga kita tentang karena merupakan simbol penjajahan kultural dari AS,” cetus Djoko, juga kepada detikcom.

Namun anehnya, di sisi lain Djoko seolah-olah mengakui Playboy edisi Indonesia tidak terlalu ‘merisaukan’. Pasalnya, sambung Djoko, banyak pembaca yang kecewa terhadap penampilan Playboy edisi perdana.

“Kalau melihat yang kemarin (edisi perdana) tidak masalah sih. Jadi saya menilai penerbitan kali ini tidak banyak yang beli, karena orang banyak yang kecewa. Peminatnya akan turun,” tutur Djoko. (djo)

Sumber : Detik.com

Sumber : Detik.com

Penerbit Lepas Tangan Jika Playboy Diecer di Lampu Merah

Gede Suardana - detikcom

Denpasar - Pihak penerbit Playboy Indonesia tidak akan mengedarkan jajaannya sembarangan. Bila ada yang menjual di lapak-lapak atau di perempatan lampu merah, pihak penerbit lepas tangan.

“Mereka tidak boleh menjual di lapak atau lampu merah. Jika dijual di tempat itu, kita tidak akan memberikan perlindungan hukum jika mendapat perlakuan dari pihak ketiga,” papar Pemred Playboy Erwin Arnada dalam jumpa pers di Hotel Sofitel Accor, Jalan Dianapura, Seminyak, Kuta, Rabu (7/6/2006).

Erwin menuturkan, Playboy edisi 2 dicetak sebanyak 100 ribu eksemplar, separuh beredar di Bali, separuh di Jawa. Erwin juga mengumumkan kepindahan kantornya ke Bali.

“Kita sudah pindah secara permanen. 14 Karyawan sudah pindah ke Bali,” katanya.

Apakah dengan pindah ke Bali merupakan cara untuk mengalihkan persoalan dari Jakarta ke Bali? “Kita tidak ada niat untuk memindahkan persoalan. Saya percaya teman-teman dan pihak di Bali berpikir kita tidak menimbulkan masalah di Bali,” jawab Erwin.

Erwin juga menegaskan komitmennya untuk tidak pernah menerbitkan gambar atau foto atau kartun dari semua materi dalam bentuk telanjang. “Kita berpegang pada semua peraturan di Indonesia, termasuk kaidah jurnalistik,” tandasnya.

Belum Lapor Polda

Sementara itu Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol AS Reniban menyatakan, pihaknya belum mengetahui kantor Playboy pindah ke wilayah kerjanya.

“Belum ada laporan dan belum memberitahukan tentang rencana membuat kantor di sini. Kita belum pernah bertemu dengan pihak Playboy,” katanya.

Apa hal ini tidak menimbulkan masalah? “Ini adalah dinamika masyarakat. Yang jelas polisi akan mengamankan masyarakat dan menegakkan hukum,” jawab Reniban. (nrl)

Sumber : Detik.com

Dianggap Aman, Playboy Terbit dari Bali

Laporan: Ahmad Baraas

Denpasar-RoL — Majalah Playboy Indonesia terbit lagi untuk edisi kedua. Namun kali ini majalah laki-laki dewasa itu sudah pindah kantor, yakni dari Jakarta ke Denpasar, Bali.

Pemred Playboy, Erwin Arnada, kepada wartawan di Kuta, Bali, Rabu (7/6) menjelaskan, setelah kantor Playboy diserang bulan April lalu, Playboy memutuskan untuk memindahkan kantornya ke Denpasar, Bali. “Semua karyawan sudah pindah ke Bali, termasuk mereka telah memboyong keluarganya juga,” kata Erwin. Pemindahan kantor Playboy dari Jakarta ke Denpasar, disebutkan Erwin sudah atas persetujuan Playboy di Amerika.

Bahkan jelasnya, sebelum berkantor di Jakarta, Playboy memang merencanakan kantornya di Bali. Jadi lanjutnya, pemindahan kantor Playboy dari Jakarta ke Bali, sesuai rencana semula, yakni menjadikan Bali sebagai home base. “Pertimbangannya, masyarakat Bali lebih bisa menerima kehadiran Playboy,” kata Erwin.

Kantor baru Playboy beralamat di jalan Tukad Citarum nomor 99 kawasan Renon Denpasar. Diakui Erwin, kalau kantor barunya itu tidak beruba gedung perkantoran, namun hanya menggunakan rumah biasa. Namun jelasnya, seluruh kegiatan jurnalistik dilakukan dari rumah itu, terkecuali pencetakan yang masih dilakukan oleh PT Percetakan Indo Nasional jalan Tentara Pelajar Jakarta. Menurut Erwin, pihaknya telah menjajaki sejumlah percetakan di Bali untuk agar Playboy bisa dicetak di Bali.

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=251382&kat_id=23

Redaksi Playboy tak Miliki Itikad Baik

Jakarta-RoL — Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) menilai redaksi majalah Playboy Indonesia tak miliki itikad baik terkait penerbitan edisi kedua majalah tersebut pada Rabu (7/6).

Sejumlah aksi protes dalam skala besar dari berbagai organisasi kemasyarakatan pada saat penerbitan Playboy Indonesia edisi pertama sepertinya tidak membuat redaksi majalah tersebut tak lagi menerbitkan majalah berlambang kelinci itu.

“Itu menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi aspirasi penolakan masyarakat yang sedemikian deras,” kata juru bicara Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu malam.

Dijelaskannya bila aspirasi yang sedemikian deras tak juga dihiraukan dan masih tetap berkehendak untuk menerbitkan majalah itu, Yusanto menilai wajar saja bila kemudian timbul penolakan-penolakan yang lebih luas.

“Kita sudah ekspresikan penolakan itu dengan jalan damai, tapi masih juga belum didengar. Jangan salahkan kalau kemudian ada tindakan-tindakan lainnya,” tutur Yusanto.Meski demikian Yusanto menyatakan HTI tetap percaya peran Polda dalam penegakan hukum.

“Jadi nanti kita akan tempuh jalur hukum dengan lebih penuh. Kalau kemarin memang masih Polda yang aktif, nanti kita akan melaporkan penerbitan ini,” tambahnya. Selain merencanakan akan menempuh jalur hukum, HTI juga tidak menutup kemungkinan untuk kembali melakukan aksi demonstrasi yang melibatkan puluhan ribu massa.

“Namun kita belum tahu kapan akan dilakukan. Penerbitannya kan baru hari ini (7/6), kita akan cermati,” tutur Yusanto.Ketika disinggung mengenai isi majalah Playboy Indonesia yang menurut Pemimpin Redaksi majalah tersebut Erwin Arnada tidak menyinggung unsur pornografi, Yusanto menolak hal itu. “Dari sampul depannya saja itu sudah dikategorikan pornografi bila merujuk pada draf I RUU APP,” katanya.

Terbit Kembali
Majalah Playboy Indonesia edisi dua, pada Rabu (7/6) kembali beredar dua bulan setelah terbitnya edisi perdana. “Kami sangat senang dapat kembali menerbitkan majalah gaya hidup pria berkualitas tinggi yang sudah disesuaikan dengan pasar Indonesia,” kata Pemimpin Redaksi Playboy Indonesia Erwin Arnada dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu malam.

Dijelaskan Erwin mereka telah memindahkan kantor Playboy Indonesia ke Bali. “Setelah serangan yang terjadi di kantor kami di Jakarta pada 12 April lalu, kami memutuskan untuk menerbitkan majalah ini dari Bali. Keamanan para karyawan kami merupakan prioritas utama kami,” tambahnya. Untuk edisi kedua majalah Playboy Indonesia memuat wawancara dengan terpidana mati Fabianus Tibo, artikel tentang pengantin pesanan, ranjau darat di Kamboja dan makanan tradisional Bali.

Dijanjikan oleh redaksi majalah tersebut, Playboy edisi Indonesia hanya akan dijual ditempat tertentu dan toko buku kelas atas di beberapa kota besar di Indonesia dengan target pembaca pria usia 25 hingga 45 tahun. antara/pur

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=251396&kat_id=23

KEBANGKITAN ‘PLAYBOY’: Seorang penjaja koran menawarkan majalah ‘Playboy’ Indonesia edisi kedua yang terbit kembali Rabu ini, di sebuah ruas jalan di Jakarta, setelah mendapat tentangan keras dari sejumlah kalangan. ‘Playboy’ edisi kedua ini diproduksi di markas barunya di Bali.

http://www.mediaindo.co.id/mediagaleri/view.asp?id=2398

Playboy Edisi 2 Juga Edar di Jakarta

Nurvita Indarini - detikcom

Jakarta - Playboy Indonesia edisi 2 telah terbit. Majalah yang dibanderol Rp 39 ribu ini juga beredar di Jakarta.

Sumi, sub agen majalah/koran di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, menyatakan, dia telah berbelanja Playboy edisi terbaru itu beberapa eksemplar. “Sekarang tinggal 6 eksemplar,” katanya pada detikcom, Rabu (7/6/2006) pukul 10.00 WIB.

Sumi mengaku, perjuangan untuk mendapatkan edisi 2 lebih gampang dibandingkan mendapatkan edisi perdana yang bergambar Andhara Early.

Pada April lalu, Polda Metro Jaya meminta Playboy untuk tidak beredar di Jakarta. Hal ini terkait dengan memanasnya situasi terkait penerbitan majalah asal AS tersebut

Sumber : Detik.com

Nurvita Indarini - detikcom

Jakarta - Penyusunan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) telah menjadi debat publik di mana-mana. Seharusnya rancangan itu bukanlah suatu rumusan yang radikal. Yang tak kalah penting harus ada ketegasan penegak hukum.

Hal itu disampaikan pengamat politik J Kristiadi usai seminar bertajuk ‘Rejuvenasi Pancasila dalam Bingkai NKRI’ di Gedung Juang 45, Jl Menteng Raya, Jakarta, Selasa (6/6/2006).

RUU APP harus jelas, jangan sampai ambigu sehingga memperuncing perbedaan. RUU APP sedapat mungkin harus bisa meminimalkan polemik di masyarakat.

“Tapi jangan sampai RUU-nya tegas tapi tidak ada pembenahan di sisi penegakan hukum,” kata Kristiadi.

Lemahnya penegak hukum, lanjut dia, akan membuat aturan yang dibuat tidak bias ditegakkan. Implikasinya justru lebih memerosotkan wibawa hukum.

“Bila ternyata radikal, begitu jadi UU akan ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi RUU APP sebisa mungkin merupakan rangkuman aspirasi rakyat,” ujarnya

Menanggapi perseteruan antara Sinta Gus Dur dengan Forum Betawi Rempug (FBR), Kristiadi mengatakan radikalisme biasa terjadi di negara mana pun.

Setiap negara yang memiliki kelompok mayoritas hampir dipastikan akan terjadi fenomena radikalisme.

“Misalnya di Irlandia. Tapi radikalisme jangan dilawan dengan cara-cara yang radikal, melainkan dengan penegakan hukum. Semua ada aturannya,” tandas Kristiadi.

Sinta Gus Dur melaporkan FBR ke Polda Metro Jaya terkait dengan pernyataan Ketua Umum FBR Fadloli El Muhir yang mengatakan perempuan yang ikut dalam pawai Aliansi Bhineka Tunggal Ika menolak RUU APP adalah perempuan iblis, bejat dan tidak bermoral.

Sementara itu FBR juga melaporkan Sinta ke Polda Metro karena telah mencemarkan nama baik. (ddn)

Sumber : Detik.com

Laporan: Arie Luki Hardianti

Bandung-RoL — Aksi mendukung segera disyahkannya draft I RUU APP kembali digelar di Gedung Sate, Selasa (6/6).

Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Ummat Islam Jabar Anti Pornografi dan Pornoaksi (ALUMI) itu berasal dari 43 Ormas, OKP, LSM, DKM, Pesantren dan partai islam. Pada aksinya, massa menuntut agar RUU APP draft I segera disyahkan paling lambat akhir Juni ini.

Ribuan massa itu mulai menggelar demo di halaman Gedung Sate pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB. Khusus massa dari Persis Jabar sebelum datang ke Gedung Sate sudah melakukan longmarch melalui jalan protokol di Kota Bandung, yaitu dari Jalan Viaduct, Jl Wastukencana, Jl Aceh, Jl Merdeka, Jl Juanda, dan berakhir di Gedung Sate.

Tidak seperti biasanya aksi biasanya, di depan Gedung Sata didirikan sebuah panggung. Jadi, setiap tokoh islam beorasi di panggung itu agar bisa terlihat oleh ribuan massa. Ormas islam itu, membawa berbagai spanduk berisi dukungan terhadap RUU APP. Misalnya bertuliskan ‘Awasi revisi RUU APP’, ‘Dukung RUU APP Pertama Tolak RUU APP Kedua’ dan sebagainya.

Tokoh yang memberikan orasi pada aksi damai itu, selain tokoh islam dari NU Jabar, Persis Jabar, Muhammadiyah, Al Irsyd, FUUI, PKS, PBB, SII, HTI, PASI dan ormas lainnya, Gubernur Jabar Danny Setiawan pun ikut berorasi mendukung RUU APP itu segera disyahkan.

Menurut Koordinator Aksi Ustadz Hedi Muhammad, 95 persen umat islam yang ada di Jabar mendukung draft I RUU APP segera disyahkan. Massa, kata dia, justru menolak draft kedua dari RUU APP itu karena sudah tidak sesuai dengan pandangan islam tentang prornografi dan pornoaksi dengan banyaknya pasal yang dihilangkan. Misalnya, pasal 47 yang melarang wanita memperlihatkan dadanya dihilangkan.

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=251201&kat_id=23

Gede Suardana - detikcom

Denpasar - Playboy Indonesia edisi satu telah terbit 7 April lalu. Majalah bulanan ini absen pada Mei menyusul suasana yang tidak kondusif. Pada Juni ini, edisi 2 segera meluncur.

Mengapa Playboy berani terbit lagi? “Ini sikap bahwa dia (Pemred Erwin Arnada) tidak tunduk pada tindakan semena-mena. Kalau menghilang begitu saja, hal ini (kekerasan) akan terus berlanjut,” alasan I Gusti Ngurah Arta, guru spiritual Erwin Arnada, yang merelakan lahannya di Denpasar ditempati kantor Playboy.
Pertimbangan lain adalah setelah memperbandingkan dengan majalah pria sejenis seperti FHM, Popular, dsb.

Menurut Ngurah Arta, pada edisi kedua nantinya Playboy lebih banyak mengangkat hal-hal yang berbau Bali, namun jauh dari seks. “Seperti fenomena Sekeha Teruna-Teruni (karang taruna-red), Jegeg Bagus (semisal abang-none Jakarta-red), sehingga generasi muda di Bali bisa berbicara di tingkat nasional,” tutur Ngurah Arta saat ditemui di kediamannya di Jalan Sukad Citarum, Denpasar, Selasa (6/6/2006).

Ngurah Arta mencontohkan Playboy edisi perdana yang mengangkat kisah Me Tanjung yaitu kisah wanita tradisional di Kabupaten Karangasem, Bali.

Pria yang sudah seperti keluarga dengan Erwin ini menuturkan, sejak sukses mendapatkan izin dari Playboy di AS sana, Erwin dkk untuk menerbitkan Playboy Indonesia yang 70% mengangkat budaya Indonesia. “Isinya benar-benar berbeda dengan Playboy di negara lain,” kata Ngurah Arta.

Ditanya tentang kepindahan kantor Playboy ke Bali, Ngurah Arta juga menegaskan bahwa sejatinya, bos Playboy di AS ingin Playboy Indonesia berbasis di Bali. “Soalnya Bali adalah wilayah internasional,” kata Ngurah Arta.

Namun di awal operasinya, Playboy memilih berada di Jakarta karena kebanyakan awak redaksinya yang berada di Jakarta sudah berkeluarga.(nrl)

Sumber : Detik.com